\n<\/p>\n
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan Augusz Dwianggara yang merupakan tersangka dugaan suap pengondisian hasil audit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengajukan diri sebagai justice collaborator<\/em>.<\/p>\n Pelaksana tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan tiap tersangka memang punya hak menjadi justice collaborator<\/em>.<\/p>\n \u201cKami menghargai karena itu hak, silakan dipakai,\u201d kata Taufik kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan yang dikutip Kamis, 23 Juli.<\/p>\n Meski begitu, Taufik bilang, mekanisme soal justice collaborator<\/em> kini berubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP). Istilah tersebut kini berubah sebagai saksi mahkota.<\/p>\n Status sebagai saksi mahkota, sambung dia, juga baru bisa diberikan jika memenuhi syarat.<\/p>\n \u201cYang antara lain misalkan seperti apa saksi yang diberikan oleh si tersangka ini, apakah kemudian mengungkap secara detail, terbuka, dan ke pihak-pihak lain gitu,\u201d tegasnya.<\/p>\n Taufik mengatakan mekanisme ini sebenarnya punya posisi yang berat. Tapi, ada kompensasi yang bisa diberikan dalam tahap penuntutan jika terpenuhi.<\/p>\n \u201cJadi memang saksi mahkota ini sebetulnya posisinya berat. Tetapi itu juga akan dikompensasi dengan keringanan-keringanan tuntutan hukuman dari yang bersangkutan apabila memang tadi syarat-syarat kesaksiannya itu betul-betul mengungkap atau membuat jelas atau membuat terang suatu peristiwa pidana yang sedang dilakukan proses penyidikannya,\u201d jelas Taufik.<\/p>\n Diberitakan sebelumnya, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim Tahun Anggaran 2025. Mereka adalah Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan Titin Rita Lestari (TTN), pihak swasta Augus Dwianggara (AGG), Bupati Muara Enim Edison (EDS), Direktur PT Millenium Solusi Abadi Fika (FK), serta Marketing PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi (CRH).<\/p>\n Dalam konstruksi perkara yang diungkap KPK, dugaan permintaan fee sekitar Rp1,6 miliar disebut muncul untuk mengubah temuan audit BPK terhadap laporan keuangan Pemkab Muara Enim.<\/p>\n \n