\n
![](\"https:\/\/imgsrv2.voi.id\/jXqTNXLMCrsnWS067UTygIkF8zfNIc8_WXT5UdcvlqY\/fill\/450\/280\/sm\/1\/bG9jYWw6Ly8vcHVibGlzaGVycy81ODMxNzIvMjAyNjA3MDQwOTI4LW1haW4uY3JvcHBlZF8xNzgzMTMyMTIwLmpwZWc.jpg\")
<\/p>\n
\n<\/p>\n
JAKARTA – Seorang wanita berinisial IS melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan perubahan kepemilikan perusahaan yang disebut dilakukan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan pelapor.<\/span><\/p>\n Kuasa hukum pelapor, Guy Rangga Barolo, mengatakan laporan tersebut telah diterima Polda Metro Jaya dengan Nomor: STLPP\/B\/4848\/VII\/SPKT\/POLDA METRO JAYA tertanggal 3 Juli 2026.<\/span><\/p>\n “Jadi Ibu IS selaku korban melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan pemberian keterangan palsu dalam dokumen akta otentik,” kata Rangga, Jumat 3 Juli 2026.<\/span><\/p>\n Rangga menjelaskan, perkara itu bermula ketika kliennya menitipkan sejumlah dokumen kepada seseorang berinisial AS untuk keperluan pengurusan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).<\/span><\/p>\n Namun, belakangan IS mengetahui kepemilikan perusahaan yang berlokasi di Bekasi itu telah berubah berdasarkan data administrasi badan hukum, padahal ia mengaku tidak pernah memberikan persetujuan atas perubahan tersebut.<\/span><\/p>\n “Harus ada persetujuan dari pemilik apabila dilakukan balik nama. Klien saya tidak pernah menyetujui dan tidak pernah mengetahui. Tiba-tiba saat melihat profil AHU, kepemilikan perusahaan sudah beralih. Itulah yang kami laporkan hari ini,” ujarnya.<\/span><\/p>\n Menurut Rangga, berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya, setelah perubahan kepemilikan tersebut, akta perusahaan kembali diubah sebelum kemudian dijadikan agunan ke salah satu bank.<\/span><\/p>\n “Setelah dugaan pemalsuan dan perubahan akta itu, akta kembali diubah untuk kedua kalinya, lalu dijadikan agunan ke bank,” katanya.<\/span><\/p>\n Hingga kini, pihak pelapor masih menghitung nilai kerugian yang diduga timbul akibat peristiwa tersebut.<\/span><\/p>\n Terkait pihak yang dilaporkan, Rangga menyebut salah satu terlapor berinisial DP yang disebut merupakan bupati di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi. Namun, ia menegaskan seluruh dugaan tersebut diharapkan dapat dibuktikan melalui proses penyelidikan yang dilakukan kepolisian.<\/span><\/p>\n “Salah satu terlapor DP adalah oknum bupati di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi,” ujarnya.<\/span><\/p>\n Saat ini, laporan tersebut masih dalam tahap penanganan Polda Metro Jaya. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terlapor maupun pihak lain yang disebutkan dalam laporan terkait dugaan tersebut.<\/span><\/p>\n