\n
![](\"https:\/\/imgsrv2.voi.id\/l133FdIoy5nVUhpPoNTeuLdZ0bGptdcLiEwvjv14z5Y\/fill\/450\/280\/sm\/1\/bG9jYWw6Ly8vcHVibGlzaGVycy81ODMxOTQvMjAyNjA3MDQxMjUwLW1haW4uY3JvcHBlZF8xNzgzMTQ0MjUyLmpwZw.jpg\")
<\/p>\n
\n<\/p>\n
BANDUNG BARAT – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, menghentikan sementara aktivitas proyek di lereng Gunung Pasarean, Kecamatan Cihampelas, karena belum memenuhi persyaratan perizinan.<\/span><\/p>\n Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Bandung Barat Angga Saputra <\/span>mengatakan penghentian dilakukan setelah tim gabungan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memeriksa lokasi proyek.<\/span><\/p>\n “Atas perintah Pak Kasat, kami berkoordinasi dengan pemerintah desa, mengikuti musyawarah, kemudian bersama-sama meninjau lokasi kegiatan dan didapati tidak berizin sehingga disegel dan dihentikan sementara,” kata Angga dilansir ANTARA, Sabtu, 4 Juli.<\/span><\/p>\n Berdasarkan hasil pemeriksaan, aktivitas pemapasan lereng belum memiliki perizinan yang dipersyaratkan. Satpol PP kemudian memasang garis penyegelan dan menghentikan seluruh kegiatan hingga seluruh persyaratan dipenuhi.<\/span><\/p>\n “Hasil pemeriksaan menunjukkan kegiatan ini belum memiliki izin. Tidak boleh ada kegiatan sampai seluruh perizinan dipenuhi, termasuk dokumen mitigasi lingkungan,” ujarnya.<\/span><\/p>\n Angga menjelaskan tindakan tersebut merupakan bagian dari penegakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.<\/span><\/p>\n Selain itu, pemanfaatan ruang dan kegiatan pembangunan wajib memenuhi ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.<\/span><\/p>\n Ia mengatakan pemilik proyek bersikap kooperatif dan menerima penghentian sementara hingga seluruh persyaratan administrasi, teknis, dan lingkungan dinyatakan lengkap.<\/span><\/p>\n “Pemilik proyek memahami seluruh proses perizinan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kegiatan dapat dilanjutkan,” kata Angga.<\/span><\/p>\n Menurut keterangan pemilik proyek, pemapasan lereng dilakukan untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian yang akan dilengkapi akses jalan serta sejumlah bangunan penunjang setelah seluruh perizinan diterbitkan.<\/span><\/p>\n Sebelumnya, aktivitas alat berat di lokasi tersebut memicu keresahan warga karena berada di atas kawasan permukiman, Madrasah Ibtidaiyah, dan tempat ibadah sehingga dikhawatirkan meningkatkan risiko longsor.<\/span><\/p>\n Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan mengevaluasi rencana pembangunan secara menyeluruh dengan mengutamakan aspek keselamatan masyarakat, kepastian hukum, dan perlindungan lingkungan sebelum aktivitas proyek diizinkan kembali.<\/span><\/p>\n