\n
![](\"https:\/\/imgsrv2.voi.id\/17eC4IWKJZk_f8PPnQ8cnOEMcuGoBgulhnWJGlU9EcA\/fill\/450\/280\/sm\/1\/bG9jYWw6Ly8vcHVibGlzaGVycy81ODA4MjAvMjAyNjA2MTkxNzA0LW1haW4uY3JvcHBlZF8xNzgxODYzNDcxLmpwZw.jpg\")
<\/p>\n
\n<\/p>\n
JAKARTA – Indonesian Audit Watch (IAW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan dugaan suap dan gratifikasi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini tak boleh berhenti hanya pada satu forwarder, yakni Blueray Cargo.<\/span><\/p>\n \u201cKPK kuat membuka perkara, tetapi belum cukup terang menjelaskan peta pengembangannya,\u201d kata Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus kepada wartawan, Jumat, 19 Juni.<\/span><\/p>\n Iskandar menyoroti muncul sejumlah klaster dalam kasus ini seperti keterlibatan forwarder lain, cukai rokok, kontainer di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, dugaan makelar kasus hingga dugaan perintangan penyidikan. Sehingga, kasus yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) harusnya jadi pintu masuk membongkar dugaan praktik yang lebih luas di sektor kepabeanan.<\/span><\/p>\n \u201cJika Blue Ray adalah pintu masuk, pintu itu harus membawa penyidik masuk ke lorong yang lebih panjang. Bukan menjadi pagar yang menutup jaringan lain,\u201d tegas dia.<\/span><\/p>\n Lebih lanjut, IAW menyoroti pernyataan KPK yang sebelumnya menyebut telah memeriksa lebih dari 20 perusahaan forwarding di berbagai pelabuhan. Iskandar menilai informasi tersebut menunjukkan perkara yang diusut memiliki cakupan lebih luas dibanding konstruksi perkara yang saat ini sedang bergulir di pengadilan.<\/span><\/p>\n Karena itu, dia meminta KPK memberikan penjelasan mengenai posisi perusahaan-perusahaan tersebut dalam penyidikan yang berjalan.<\/span><\/p>\n \u201cJika 20 forwarder itu hanya saksi pembanding, katakan. Jika sebagian berpotensi naik status, jelaskan parameter umumnya. Jika bukti belum cukup, sampaikan kendalanya secara proporsional,\u201d katanya.<\/span><\/p>\n Selain soal forwarder, IAW juga menilai publik belum memperoleh gambaran utuh mengenai hubungan antar-klaster yang muncul dalam perkara tersebut.<\/span><\/p>\n Dia juga mengingatkan agar dugaan suap impor tidak dicampuradukkan dengan klaster lain seperti perkara cukai rokok maupun dugaan makelar kasus yang ikut mencuat dalam proses penyidikan.<\/span><\/p>\n \u201cJangan sampai alat bukti dan narasi bercampur sehingga publik mengira semua klaster adalah satu perkara yang sama,\u201d katanya.<\/span><\/p>\n Sementara terkait dugaan perintangan penyidikan, Iskandar meminta KPK membedakan secara tegas antara kritik terhadap proses penanganan perkara, aktivitas profesional nonlitigasi, dan tindakan yang benar-benar memenuhi unsur obstruction of justice.<\/span><\/p>\n \u201cJangan sampai kritik terhadap penyidikan otomatis dipandang sebagai penghambatan. KPK harus tetap terbuka terhadap kritik, apalagi dalam perkara sebesar Bea Cukai,\u201d ujarnya.<\/span><\/p>\n IAW juga mempertanyakan pembatasan periode perkara yang saat ini didakwa berlangsung pada Juli 2025 hingga Januari 2026. Menurut Iskandar, apabila pola yang ditemukan bersifat sistemik, maka penelusuran seharusnya dapat dikembangkan ke periode yang lebih panjang sepanjang didukung alat bukti.<\/span><\/p>\n \u201cSecara hukum, penyidik memang dapat membatasi tempus delicti sesuai alat bukti awal. Tetapi jika ditemukan pola berulang, forwarder lain, safe house, aliran uang, dan klaster cukai, pembatasan periode harus dijelaskan secara rasional,\u201d katanya.<\/span><\/p>\n Terakhir, IAW juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif terhadap sistem pengawasan impor utamanya soal potensi kebocoran penerimaan negara.<\/span><\/p>\n \u201cNegara tidak boleh puas pada penangkapan. Negara harus membongkar sistem,\u201d kata Iskandar.<\/span><\/p>\n Menurutnya, perkara besar di sektor kepabeanan harus mampu menjawab persoalan yang lebih luas dibanding sekadar pembuktian siapa pemberi dan penerima suap. \u201cBukan berdasarkan narasi,\u201d pungkasnya.<\/span><\/p>\n