\n
![](\"https:\/\/imgsrv2.voi.id\/mJ9Uj3dbk_SYFI3jIxwqvmKEAfEjh3WdYZ6R4pDNVOQ\/fill\/450\/280\/sm\/1\/bG9jYWw6Ly8vcHVibGlzaGVycy81ODA3NTQvMjAyNjA2MTkxMjIxLW1haW4uY3JvcHBlZF8xNzgxODQ2NDg3LmpwZw.jpg\")
<\/p>\n
\n<\/p>\n
JAKARTA – Pemerintah hingga kini masih menunggu proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset selesai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<\/span><\/p>\n Pernyataan tersebut dilontarkan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas atas pertanyaan mengenai ada tidaknya percepatan pembahasan RUU tersebut seiring dengan lamanya proses penyerahan aset sejumlah koruptor beberapa waktu belakangan.<\/span><\/p>\n “Pemerintah prinsipnya Presiden memang inginnya RUU ini selesai lebih cepat, tapi karena usul inisiatifnya sudah di DPR maka kami tunggu,” kata Supratman dilansir ANTARA, Jumat, 19 Juni.<\/span><\/p>\n Ia menjelaskan RUU Perampasan Aset sudah disepakati oleh pemerintah bersama DPR agar menjadi usul inisiatif parlemen.<\/span><\/p>\n Dengan demikian, saat ini proses pembahasan RUU itu masih berlangsung di DPR RI.<\/span><\/p>\n Dalam rapat dengar pendapat umum di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (20\/4), anggota Komisi III DPR RI Rikwanto mengatakanRUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana perlu mengatur pembentukan badan khusus untuk mengelola aset hasil perampasan.<\/span><\/p>\n “Jangan sampai saat disita nilainya sekitar Rp100 juta dan menjadi kekayaan negara, namun seiring waktu turun menjadi Rp1 juta karena penyusutan dan faktor lain,\u201d ujar Rikwanto.<\/span><\/p>\n Menurut dia, pengaturan tersebut penting guna mencegah penurunan nilai aset secara signifikan akibat pengelolaan yang tidak optimal.<\/span><\/p>\n Badan khusus itu, kata dia, dapat berada di bawah kejaksaan, di luar kejaksaan, atau dalam bentuk lain sesuai pembahasan RUU.<\/span><\/p>\n Ia menambahkan penyusunan RUU tersebut juga perlu memperdalam aspek pengelolaan aset yang dirampas, mengingat objeknya tidak hanya kendaraan, rumah, atau tanah, tetapi juga dapat mencakup perkebunan hingga pertambangan skala besar.<\/span><\/p>\n Di sisi lain, ia menegaskan pelaksanaan aturan tersebut harus tetap berpedoman pada hak-hak konstitusional, yakni setiap tindakan harus berdasarkan hukum.<\/span><\/p>\n Karena itu, ia menambahkanBadan Keahlian DPR RI merumuskan nomenklatur RUU tersebut dengan judul RUU tentang Perampasan Aset “Terkait Tindak Pidana”, yang menegaskan perampasan aset harus didasarkan pada tindak pidana.<\/span><\/p>\n Rikwanto juga menegaskan hukum tidak boleh menjadi alat represif dan seluruh proses penegakan hukum harus menghormati hak pihak terkait, termasuk pihak ketiga dalam hal hak waris.<\/span><\/p>\n