\n<\/p>\n
JAKARTA – Serikat Pekerja PLN Indonesia Power Services mendatangi Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyampaikan tuntutan untuk merevisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya.<\/p>\n
Untuk informasi, beleid ini memberi ruang bagi perusahaan di berbagai sektor untuk merekrut karyawan dari pihak ketiga atau perusahaan alih daya sesuai dengan perjanjian alih daya yang diteken antarperusahaan.<\/p>\n
Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) poin f Permenaker 7\/2026 itu, sektor ketenagalistrikan secara eksplisit dikategorikan sebagai kegiatan penunjang yang pelaksanaan pekerjaannya dapat diserahkan kepada perusahaan alih daya (outsourcing).<\/p>\n
Ketua SP PIPS Suryawan mengatakan, aturan yang dirilis 30 April 2026 ini berpotensi menghambat peningkatan kesejahteraan para pekerja, terutama operator pembangkit listrik.<\/p>\n
“Apabila kebijakan ini tetap berjalan, Permenaker ini tetap diberlakukan, tentunya dampaknya peningkatan kesejahteraan pegawai kami akan berhenti,” ujarnya, Kamis, 18 Juni.<\/p>\n
Dikatakan Suryawan, pencantuman sektor ketenagalistrikan dalam aturan tersebut berdampak negatif bagi para pekerja di bidang ketenagalistrikan, baik dari sisi status kerja, perlindungan hukum, maupun kesejahteraan.<\/p>\n
“Pegawai-pegawai kami akan sangat terdampak, dimana secara prinsip pekerjaan, itu sebetulnya pekerjaan yang dilaksanakan oleh kawan-kawan kami tidak layak masuk ke dalam kategori penunjang,” jelas dia.<\/p>\n
Menurutnya, pekerjaan sektor ketenagalistrikan sangat tidak layak masuk ke kategori penunjang.<\/p>\n
Sektor tersebut menurutnya memerlukan kompetensi dan keahlian yang tinggi, serta tidak mudah digantikan oleh orang baru.<\/p>\n
“Kenapa kami sebut tidak layak? Karena ketika pekerja kami berhenti tidak bisa digantikan langsung oleh orang baru, karena pegawai kami memiliki kompetensi khusus yang tidak didapat secara instan, butuh waktu untuk mendapatkan kompetensi tersebut,” beber Suryawan.<\/p>\n
Di sisi lain, ia juga meyakini Permenaker 7\/2026 dapat menjadi celah bagi perusahaan untuk menjegal kesejahteraan karyawan dengan memberi upah hanya sebatas UMP.<\/p>\n
Padahal, lanjut dia, pekerjaan di sektor ketenagalistrikan membutuhkan kompetensi dan jam terbang yang tinggi dan sangat tidak layak untuk mendapat upah ala kadarnya.<\/p>\n
“Pekerja kami adalah pekerja dengan kompetensi khusus, di mana pekerja kami adalah operator pembangkit listrik, tim pemeliharaan pembangkit listrik, yang benar-benar menjadi ujung tombak dalam proses pembangkitan listrik di negeri kita,” jabarnya.<\/p>\n
\n