\n<\/p>\n
JAKARTA \u2013 Rencana pembangunan pusat pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul (maintenance, repair, and overhaul\/MRO) pesawat Hercules C-130 kawasan Asia di Bandara Kertajati, Jawa Barat, dinilai harus berada di bawah kendali penuh Indonesia. Langkah ini krusial guna memastikan pengawasan total terhadap aktivitas strategis tersebut.<\/p>\n
Analis dan pemerhati pertahanan dari Lembaga Kajian Pertahanan Strategis (Keris), Hanif Rahadian, menegaskan posisi Indonesia sebagai tuan rumah harus menempatkan pemerintah sebagai otoritas utama dalam pengelolaan fasilitas.<\/p>\n
“Indonesia harus memiliki kontrol dan kendali penuh terhadap seluruh aktivitas penggunaan Bandara Kertajati, termasuk terkait pemberian izin akses, penggunaan fasilitas, pergerakan personel asing, serta aktivitas yang dilakukan di dalam kawasan MRO,” ujar Hanif saat dihubungi, Kamis, 18 Juni.<\/p>\n
Hanif menambahkan, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat selaku produsen pesawat Hercules wajib menyusun kesepakatan yang jelas mengenai ruang lingkup kerja sama dan batasan operasional sejak awal. Hal ini diperlukan agar keberadaan fasilitas MRO memberikan dampak optimal bagi kepentingan nasional.<\/p>\n
“Kita harus tetap menjadi otoritas utama yang menentukan aturan main dan batasan operasional,” tuturnya.<\/p>\n
Terkait kekhawatiran publik yang menilai proyek ini dapat membuat geopolitik Indonesia terlalu condong ke Amerika Serikat, Hanif menyarankan agar pemerintah mengedepankan transparansi. Informasi yang terbuka dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman di masyarakat terkait tujuan pengembangan fasilitas kedirgantaraan tersebut.<\/p>\n
\n