\n<\/p>\n
JAKARTA \u2014 Istana Kepresidenan menyatakan wacana pemanfaatan kantin sekolah sebagai dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih dalam tahap kajian dan menjadi bagian dari penataan menyeluruh yang tengah dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN).<\/p>\n
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum mengambil keputusan final terkait skema tersebut. Menurutnya, BGN masih mempelajari berbagai alternatif untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program MBG, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).<\/p>\n
\u201cSaya pikir itu bagian dari yang sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional,\u201d ujar Prasetyo Hadi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 11 Juni.<\/p>\n
Prasetyo menjelaskan pemanfaatan kantin sekolah sebagai dapur MBG merupakan salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan pemerintah. Namun penerapannya akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.<\/p>\n
\u201cSebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat, apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN,\u201d katanya.<\/p>\n
Menurut Prasetyo, pemerintah akan melakukan kajian secara menyeluruh sebelum menentukan model pelaksanaan yang paling efektif, termasuk mempertimbangkan aspek infrastruktur, distribusi makanan, hingga efisiensi anggaran.<\/p>\n
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang mengungkapkan bahwa BGN tengah menyiapkan sejumlah skema baru untuk memperluas jangkauan program MBG, khususnya di daerah 3T yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana.<\/p>\n
Salah satu pendekatan yang sedang dikaji adalah memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia di masyarakat, seperti kantin sekolah, dapur umum, maupun dapur komunitas, sehingga pemerintah tidak perlu membangun dapur baru atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap lokasi.<\/p>\n
Menurut Nanik, pemanfaatan fasilitas yang sudah ada dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan program sekaligus mengurangi kebutuhan anggaran negara.<\/p>\n
\u201cJadi ada beberapa alternatif, intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN dan kita tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur, misalnya kantin sekolah,\u201d ujar Nanik.<\/p>\n
Selain memanfaatkan fasilitas yang tersedia, BGN juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung keberlanjutan program MBG. Kolaborasi tersebut mencakup badan usaha milik negara (BUMN), sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan, hingga organisasi kemasyarakatan.<\/p>\n
Meski mempertimbangkan berbagai alternatif pelaksanaan, pemerintah menegaskan bahwa kualitas makanan, standar gizi, dan keamanan pangan tetap menjadi prioritas utama dalam program MBG.<\/p>\n
\n