\n<\/p>\n
JAKARTA – <\/span>Pemerintah Rwanda mengisyaratkan mereka tidak akan mengganti lebih dari 300 juta dollar AS atau setara Rp4,8 miliar yang telah mereka terima dari Inggris sejak tahun 2022 untuk kesepakatan mendeportasi pencari suaka yang dianggap telah tiba secara ilegal di Inggris ke negara Afrika Timur tersebut.<\/span><\/p>\n Seorang juru bicara pemerintah Rwanda mengatakan perjanjian migran dengan Inggris tidak mencakup \u201cklausul mengenai penggantian biaya\u201d setelah Perdana Menteri Inggris yang baru terpilih Keir Starmer mengatakan ia akan membatalkan perjanjian kontroversial tersebut.<\/span><\/p>\n \u201cDalam perjanjian tidak ada klausul mengenai penggantian biaya. Tidak pernah disebutkan bahwa uang tersebut akan dikembalikan,\u201d kata juru bicara Alain Mukuralinda dalam video yang diunggah oleh Badan Penyiaran Rwanda milik negara dilansir CNN<\/a>, Rabu, 10 Juli.<\/span><\/p>\n \u201cKami sudah sepakat. Kedua belah pihak menandatanganinya, itu menjadi perjanjian internasional, kita mulai melaksanakannya, lalu setelah itu Anda ingin keluar, semoga berhasil,\u201d kata Mukuralinda.<\/span><\/p>\n Inggris telah memberi Rwanda \u00a3240 juta (sekitar 307 juta dollar AS)\u00a0 <\/span>sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, menurut lembar fakta yang diterbitkan oleh pemerintah Inggris pada bulan April tahun ini.<\/span><\/p>\n Berbicara pada konferensi pers pertamanya sebagai perdana menteri pada Sabtu pekan lalu, Starmer mengatakan dia \u201ctidak siap untuk melanjutkan\u201d kesepakatan kontroversial untuk mengirim pencari suaka ke Rwanda, dan menyebut skema tersebut sebagai \u201ctipu muslihat\u201d dan menyangkal RUU tersebut berfungsi sebagai alat pencegah.<\/span><\/p>\n