\n<\/p>\n
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bersama staf khususnya, Ishfah Abidal Azis yang jadi tersangka kasus korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 akan disidangkan setelah musim haji 2026 selesai.<\/p>\n
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan keputusan ini diambil supaya saksi bisa hadir dalam persidangan tanpa beralasan sedang di Arab Saudi. Sebab, keterangan mereka dibutuhkan untuk membuktikan perbuatan Yaqut dan kawan-kawan.<\/p>\n
\u201cJangan sampai pada saat persidangan itu juga yang bersangkutan (para saksi, red) masih melaksanakan tugasnya dalam kegiatan haji ini. Sehingga nanti akan berdampak terhadap pelaksanaan hajinya,\u201d kata Asep kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan yang dikutip Selasa, 2Juni.<\/p>\n
Meski begitu, Asep belum memerinci kapan waktu pasti pelimpahan tersebut. Dia hanya memastikan akan banyak saksi yang pastinya dihadirkan oleh jaksa penuntut.<\/p>\n
\u201cInsyaallah secepat kami akan melakukan pelimpahan dan juga nanti segera digelar persidangannya.\u201d<\/p>\n
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan bukti yang disajikan dalam sidang kasus korupsi kuota haji bakal maksimal. Sebab, penyidik terus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi.<\/p>\n
\u201cSaya yakin dengan kondisi cukup banyak saksi tersebut, pasti penyidik harus, harus berusaha untuk mengumpulkan supaya kekuatan untuk bisa kemudian eh berkas itu dinyatakan P21 atau lengkap oleh penuntutnya, harus betul-betul maksimal,\u201d ungkap Setyo kepada wartawan, Kamis, 21 Mei.<\/p>\n
\u201cJangan hanya ukurannya banyak saksi saja, tapi kemudian nanti ternyata masih ada yang bolong-bolong. Harapannya semuanya bisa tertutupi sehingga nanti bisa pada saat proses di persidangan itu sudah lengkap semua.\u201d<\/p>\n
KPK sebelumnya menetapkan dua tersangka baru dalam kasus korupsi kuota haji, yakni Ismail Adhan selaku Direktur Operasional Maktour Travel dan Asrul Azis Taba yang merupakan mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah RI (Kesthuri). Keduanya diduga bersiasat untuk mendapatkan kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi bahkan memberikan uang.<\/p>\n
Ismail disebut memberikan uang kepada Ishfah Abidal Azis yang merupakan eks staf khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas senilai 30 ribu dolar Amerika Serikat. Kemudian, dia memberikan uang terhadap terhadap Abdul Latief selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag dengan rincian 5.000 dolar Amerika Serikat dan 16.000 riyal Arab Saudi.<\/p>\n
Perbuatan ini kemudian membuat Maktour memperoleh keuntungan tidak sah pada 2024 senilai Rp27,8 miliar.<\/p>\n
Sementara Asrul disebut memberikan uang senilai 406 ribu dolar Amerika Serikat. Dari pemberian itu, delapan penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) dalam naungan Kesthuri mendapat keuntungan tidak sah hingga Rp40,8 miliar.<\/p>\n
Penetapan keduanya merupakan pengembangan kasus korupsi kuota haji yang sudah lebih dulu menjerat Yaqut dan Ishfah. Dugaan korupsi ini bermula dari pemberian 20.000 kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia pada tahun 2023-2024.<\/p>\n
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh serta hasil kesepakatan Rapat Panja Komisi VIII DPR RI, kuota haji khusus seharusnya ditetapkan sebesar 8 persen dari total kuota, sementara 92 persen sisanya diperuntukkan bagi haji reguler.<\/p>\n
Hanya saja, Yaqut selaku Menteri Agama saat itu diduga secara sepihak mengubah komposisinya. Menggunakan manuver penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) yang tidak disebarluaskan secara transparan, dia membagi tambahan kuota haji tersebut menjadi skema 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.<\/p>\n
Sementara Ishfah Abidal Aziz mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan melonggarkan aturan bagi jemaah haji khusus. Ia diduga mengatur pengisian sisa kuota haji khusus ini diserahkan kepada usulan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau agen travel yang harusnya sesuai nomor urut nasional seperti diatur undang-undang.<\/p>\n
Sebagai imbalan fasilitas percepatan tersebut, Gus Alex menginstruksikan jajaran di bawahnya untuk mengumpulkan pungutan liar atau fee dari pihak travel yang pada akhirnya dibebankan kepada para calon jemaah haji khusus. Pada tahun 2023, besaran fee yang dipatok mencapai USD5.000 atau sekitar Rp84,4 juta per jemaah.<\/p>\n
Sedangkan pada penyelenggaraan haji tahun 2024, tarif pungutan disepakati sekurang-kurangnya USD2.000 hingga USD2.500 per jemaah.<\/p>\n
Uang miliaran rupiah dari hasil pengumpulan fee tersebut diduga kuat mengalir ke kantong pribadi Gus Yaqut, Gus Alex, dan sejumlah pejabat lain di lingkungan Kementerian Agama.<\/p>\n
\n