\n<\/p>\n
JAKARTA – Komisi VIII DPR menyoroti laporan KPK mengenai kasus korupsi bantuan presiden (Banpres) saat pandemi Covid-19 yang mencapai Rp250 miliar. DPR bilang, korupsi bisa dicegah apabila disalurkan melalui metode bantuan non-tunai.<\/p>\n
\u201cKejadian ini seharusnya tidak terjadi apabila Pemerintah mengambil langkah penyaluran bansos berupa bantuan non-tunai,\u201d kata Anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina, Selasa 8 Juli.<\/p>\n
Seperti diketahui, angka kerugian negara Rp250 miliar belumlah pasti karena KPK masih terus menghitung. Nilai proyek Banpres ini sendiri sebesar Rp900 miliar yang dibagi dalam 3 tahap.<\/p>\n
Banpres masuk ke dalam program pembagian bantuan sosial untuk penanggulangan pandemi yang dibagikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Banpres dikemas dalam goodie bag dengan tas berdesain khusus bertuliskan ‘Istana Kepresidenan Republik Indonesia’ dan ‘Bantuan Presiden Republik Indonesia yang isinya antara lain paket pangan antara lain beras, biskuit, gula pasir, minyak goreng, sampai teh celup.<\/p>\n
\u201cDari sini kita sepakat bahwa korupsi itu tindakan tidak manusiawi terlebih terjadi ketika pandemi Covid-19,\u201d tukasnya.<\/p>\n
\u201cNamun, upaya-upaya Pemerintah juga seharusnya menimalisir celah-celah laku koruptif dalam kehadirannya. Dengan arti, pencegahan korupsi lebih baik dibanding menunggu aparat penegak hukum bergerak,\u201d lanjut Selly.<\/p>\n
Sebagai informasi, korupsi Banpres terungkap dalam dakwaan perkara distribusi bantuan sosial beras (BSB) di Kementerian Sosialyang menyeret Ivo Wongkaren. BSB ditujukan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2020 untuk mengurangi dampak pandemi.<\/p>\n
Dalam waktu yang hampir bersamaan, Kemensos juga melaksanakan program Banpres di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Ivo yang merupakan salah satu tersangka terlibat dalam proyek itu dan menjadi salah satu vendor Pelaksana menggunakan PT Anomali Lumbung Artha (ALA).\u00a0<\/p>\n