\n<\/p>\n
JAKARTA \u2013 Pemerintah menegaskan bahwa badan ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan berlaku untuk seluruh sektor perdagangan tanpa pengecualian bagi negara mana pun, termasuk Amerika Serikat (AS).<\/p>\n
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa DSI nantinya berfungsi untuk memantau aktivitas ekspor dan impor, termasuk mendeteksi potensi praktik under invoicing dalam perdagangan internasional.<\/p>\n
\u201cEnggak (tidak ada pengecualian), kalau DSI itu semua sektor,\u201d ujarnya kepada awak media dikutip Kamis, 28 Mei.<\/p>\n
Dia menjelaskan, keberadaan DSI akan membantu pemerintah dalam mengawasi perbedaan data perdagangan antarnegara yang selama ini sering menimbulkan selisih pencatatan ekspor dan impor.<\/p>\n
\u201cNah itu kan dengan DSI itu kita akan monitor. Mungkin dalam tiga hingga enam bulan kita akan ketemu pattern-nya,\u201d katanya.<\/p>\n
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan implementasi DSI tidak akan menghapus fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam pengawasan kegiatan ekspor-impor.<\/p>\n
Menurutnya, bea cukai tetap menjalankan tugas pemeriksaan perdagangan internasional sebagaimana selama ini dilakukan.<\/p>\n
\u201cKan itu pelaporan segala macam. Nanti dia (DSI) yang melakukan trading, tapi kan ekspor impor yang memeriksa bea cukai. Jadi bukan berarti fungsi bea cukai hilang,\u201d katanya.<\/p>\n
Ia juga mengatakan hingga saat ini belum ada arahan khusus dari Presiden terkait kemungkinan perubahan kewenangan bea cukai dalam pelaksanaan DSI.<\/p>\n
\u201cSaya belum pernah dapat petunjuk Bapak Presiden tentang itu. Dan Presiden sepertinya belum pernah mendiskusikan itu ke depannya,\u201d jelasnya.<\/p>\n
\n