JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Palestina Majed Abu Ramadan bersama tim tanggap darurat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengadakan serangkaian pertemuan pekan lalu untuk merespons kondisi parahnya perlengkapan medis dan kurangnya obat-obatan.<\/p>\n
Unit tanggap darurat, yang dipimpin oleh Wakil Menteri Kesehatan Palestina Wael Al-Sheikh, sedang bergulat dengan memburuknya krisis keuangan sektor kesehatan.<\/p>\n
Mengutip WAFA,<\/em> Minggu 24 Mei, unit tanggap darurat tersebut meliputi Direktorat Jenderal Farmasi Palestina, Direktorat Jenderal Urusan Keuangan, Direktorat Jenderal Gudang Pusat, dan Direktorat Jenderal Rumah Sakit.<\/p>\n Menurut pernyataan resmi dari Kemenkes Palestina, krisis keuangan telah memengaruhi semua bidang sistem kesehatan di wilayah Tepi Barat.<\/p>\n Dampak krisis dirasakan di seluruh rumah sakit milik Pemerintah Palestina, swasta, dan organisasi nonpemerintah (LSM). Sementara pemasok obat-obatan dan perlengkapan medis komersial mengalami kombinasi piutang yang menumpuk dan pembayaran tidak teratur.<\/p>\n Kemenkes Palestina memperingatkan bahwa ratusan obat-obatan dan perlengkapan medis penting telah mencapai tingkat kritis parah.<\/p>\n Kekurangan itu meliputi obat-obatan penyelamat jiwa, obat-obatan kanker, dan obat-obatan dialisis. Kemenkes tersebut menilai kondisi ini menimbulkan ancaman langsung terhadap layanan kesehatan di Palestina di tengah kekangan dan tingginya ancaman dari agresi militer Israel.<\/p>\n Kemenkes menyatakan bahwa tim krisis telah bekerja sepanjang waktu untuk memantau stok obat-obatan, menyiapkan penilaian komprehensif tentang kebutuhan dan risiko mendesak, dan mengembangkan solusi darurat untuk memastikan kelanjutan layanan medis.<\/p>\n Kemenkes Palestina juga memperingatkan bahwa krisis, yang diperburuk oleh pengurangan jam kerja dan aksi mogok, memperburuk tekanan pada sektor kesehatan dan mengancam kelanjutan penyediaan perawatan medis penting.<\/p>\n Kemenkes Palestina menyerukan kepada komunitas internasional dan organisasi kemanusiaan serta hak asasi manusia untuk segera turun tangan guna memastikan masuknya obat-obatan dan perlengkapan medis, serta mencegah runtuhnya sistem kesehatan di Tepi Barat.<\/p>\n Menurut Kemenkes Palestina, menargetkan sumber daya keuangan rakyat Palestina merupakan hukuman kolektif yang melanggar hak mendasar atas perawatan dan kehidupan.<\/p>\n Kementerian menambahkan bahwa penahanan dana yang terus-menerus terhadap rakyat Palestina mengancam nyawa warga yang membutuhkan perawatan dan pasien di rumah sakit.<\/p>\n \n ![\"\"\/](\"https:\/\/voi.id\/storage\/publishers\/576867\/body_image_2026052414.jpeg\")