\n<\/p>\n
Jakarta, Fokus Berita<\/p>\n
Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menerima penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang\/Jasa Pemerintah (LKPP) atas keberhasilannya mencapai Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang\/Jasa (UKPBJ) Level 3 atau kategori Proaktif.<\/p>\n
Penghargaan tersebut disampaikan langsung melalui surat resmi LKPP Nomor 12321\/KA\/05\/2026 tertanggal 20 Mei 2026 yang ditujukan kepada Menteri Hak Asasi Manusia.<\/p>\n
Dalam surat tersebut, LKPP menyampaikan apresiasi atas keberhasilan UKPBJ Kementerian HAM memenuhi kelengkapan atribut pada sembilan variabel penilaian untuk mencapai tingkat kematangan UKPBJ Proaktif (Level 3).<\/p>\n
Capaian tersebut diperoleh setelah LKPP melakukan verifikasi terhadap dokumen bukti dukung yang disampaikan melalui Sistem Informasi Unit Kerja Pengadaan Barang\/Jasa Pemerintah (SIUKPBJ).<\/p>\n
Kepala LKPP, Sarah Sadiqa, menyampaikan bahwa peningkatan kapabilitas UKPBJ merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih efektif, profesional, dan transparan.<\/p>\n
Penilaian tersebut mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 tentang UKPBJ serta Surat Edaran Deputi Bidang PPSDM LKPP Nomor 3 Tahun 2025 mengenai model kematangan UKPBJ Level Proaktif.<\/p>\n
Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang\/Jasa Pemerintah, peningkatan kematangan UKPBJ menjadi salah satu langkah strategis menuju pusat keunggulan pengadaan pemerintah.<\/p>\n
LKPP juga menyebut Kementerian HAM dapat mengajukan permohonan penilaian sebagai PKP-BJ tingkat Proaktif paling cepat satu tahun setelah surat penghargaan tersebut diterbitkan.<\/p>\n
Penghargaan ini sekaligus menjadi bukti komitmen Kementerian HAM dalam memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik. (*\/Amad)<\/p>\n
<\/div>\n