\n<\/p>\n
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menekankan perlunya langkah mitigasi yang efektif guna mencegah terjadinya berbagai kecurangan, penyalahgunaan wewenang, hingga tindak gratifikasi dalam penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran (TA) 2026\/2027.<\/span><\/p>\n Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM-Intel) Reda Manthovani menyampaikan pesan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang mengatakan langkah pencegahan kecurangan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan SPMB.<\/span><\/p>\n \u201cDalam hal inisaya akan membacakan pesan dari Pak Jaksa Agung. Pencegahan yang efektif akan mampu meminimalkan potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan, maupun potensi tindak pidana korupsi dalam proses penerimaan murid baru,\u201d kata Reda dalam kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama SPMB Ramah di gedung Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis, 21 Mei dilansir ANTARA.<\/span><\/p>\n Pemerintah daerah (pemda) dan Dinas Pendidikan, kata dia, harus menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas pelaksanaan SPMB di wilayahmasing-masing.<\/span><\/p>\n Berkenaan dengan hal tersebut, ia mengatakan pemda harus memastikan bila mekanisme SPMB dijalankan secara terbuka, profesional, berbasis aturan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.<\/span><\/p>\n “Kepala daerah, kepala Dinas Pendidikan, kepala sekolah, dan seluruh penyelenggara pendidikan, harus menjadi teladan dalam membangun budaya birokrasi yang bersih dan berintegritas,” kata Reda Manthovani.<\/span><\/p>\n Reda menilai komitmen bersama yang digelar oleh Kemendikdasmen menjadi bentuk komitmen negara untuk menghadirkan sistem pendidikan yang adil, transparan, inklusif, dan berintegritas.<\/span><\/p>\n “Negara berkewajiban memastikan akses terhadap pendidikan berlangsung secara setara tanpa diskriminasi maupun praktik yang mencederai rasa keadilan masyarakat,” paparnya.<\/span><\/p>\n \n