\n<\/p>\n
BANDUNG – Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menolak wacana penembakan pelaku begal di tempat tanpa proses hukum karena dinilai bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan negara hukum.<\/span><\/p>\n Pigai mengatakan setiap pelaku kejahatan tetap harus ditangkap hidup-hidup untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.<\/span><\/p>\n \u201cSaya tidak membolehkan orang ditembak tanpa melalui prosedur dan proses hukum yang jelas. Tidak boleh begal ditembak langsung di tempat,\u201d katanya dilansir ANTARA, Rabu, 20 Mei.<\/span><\/p>\n Menurut dia, penangkapan hidup-hidup penting untuk mengungkap jaringan, motif, dan sumber tindak kejahatan melalui proses penyelidikan aparat penegak hukum.<\/span><\/p>\n \u201cDia adalah sumber informasi, data, dan fakta. Penegak hukum bisa menggali data, fakta, informasi, dan bisa menyelesaikan pemicunya atau sumbernya,\u201d ujar Pigai.<\/span><\/p>\n Ia menegaskan negara tidak boleh merampas hak hidup warga negara tanpa melalui proses hukum yang sah, termasuk terhadap pelaku tindak pidana.<\/span><\/p>\n \u201cSiapa pun tidak boleh merampas hak hidup seorang warga negara tanpa melalui proses dan prosedur hukum yang berlaku dalam sebuah negara,\u201d katanya.<\/span><\/p>\n Pigai juga mengingatkan aparat keamanan agar fokus menjaga stabilitas keamanan sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman.<\/span><\/p>\n Selain itu, ia menilai pernyataan pejabat yang mendukung penembakan tanpa proses hukum perlu disikapi hati-hati karena dapat menimbulkan konsekuensi hukum dalam pelaksanaannya.<\/span><\/p>\n \u201cPernyataan itu sudah masuk mens rea. Maka komandonya harus hati-hati dalam pelaksanaan penertiban,\u201d ujarnya.<\/span><\/p>\n \n