\n<\/p>\n
JAKARTA – Kementerian Hak Asasi Manusia menyatakan perlindungan terhadap warga negara Indonesia, termasuk jurnalis yang ditahan di Israel, ditempuh melalui jalur diplomatik dan mekanisme internasional.<\/span><\/p>\n Menteri HAM, Natalius Pigai mengatakan pemerintah telah menyampaikan kecaman melalui Kementerian Luar Negeri serta mengaktifkan instrumen internasional untuk melindungi WNI.<\/span><\/p>\n \u201cKementerian Luar Negeri sudah mulai berkoordinasi dengan jalur-jalur diplomasi. Masalahnya, Kementerian HAM tidak bisa langsung masuk ke Israel karena tidak ada hubungan diplomatik,\u201d ujar Pigai dilansir ANTARA, Rabu, 20 Mei.<\/span><\/p>\n Menurut dia, Kementerian HAM berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri yang menjadi ujung tombak diplomasi internasional dalam upaya perlindungan warga negara.<\/span><\/p>\n \u201cKami bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, di mana Kementerian Luar Negeri berada di frontliner untuk menggerakkan instrumen internasional, dan sudah jalan,\u201d katanya.<\/span><\/p>\n Pigai menjelaskan komunikasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga dilakukan melalui mekanisme satu pintu pemerintah agar langkah diplomasi tetap terkoordinasi.<\/span><\/p>\n \u201cYa, kita melalui Kementerian Luar Negeri. Kita kan satu pintu,\u201d ujar Pigai.<\/span><\/p>\n Selain jalur diplomatik, pemerintah memanfaatkan posisi Indonesia di Dewan HAM PBB untuk memperkuat perlindungan terhadap WNI yang menghadapi persoalan hukum maupun keamanan di luar negeri.<\/span><\/p>\n \u201cKita menggunakan instrumen itu karena kita adalah anggota Dewan HAM PBB,\u201d katanya.<\/span><\/p>\n \n