\n<\/p>\n
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengawasan dan pengelolaan ekspor komoditas nasional.<\/p>\n
Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan memastikan seluruh hasil ekspor SDA Indonesia dapat dikelola secara lebih transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi negara serta rakyat.<\/p>\n
“Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita,” ujarnya Dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI, Rabu, 20 Mei 2026.<\/p>\n
Ia menambahkan pemerintah akan mewajibkan penjualan sejumlah komoditas SDA, seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferrous alloy), dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk sebagai pengekspor tunggal.<\/p>\n
“Dalam artian, hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut, ini bisa dikatakan sebagai marketing facility,” jelasnya.<\/p>\n
Menurut Prabowo, kebijakan ini diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sekaligus memberantas praktik underinvoicing, transfer pricing, serta pelarian devisa hasil ekspor (DHE).<\/p>\n
Ia menambahkan pemerintah juga berharap langkah tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak dan pendapatan negara dari sektor sumber daya alam.<\/p>\n
“Kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan SDA kita dengan kebijakan ini kita berharap penerimaan kita bsia seperti Meksiko, Filipina, seperti negara-negara tetangga kita, kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak mau mengelola milik kita sendiri,” jelasnya.<\/p>\n
Prabowo menegaskan bahwa seluruh sumber daya alam Indonesia merupakan milik rakyat dan bangsa Indonesia sehingga negara berhak mengawasi pengelolaannya secara penuh.<\/p>\n
Ia juga menilai pengelolaan SDA tanpa pengawasan yang kuat telah berlangsung terlalu lama.<\/p>\n
“Kita harus percaya, bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia karena itu negara berhak mengetahui secara rinci, sumber daya alam kita yang dijual keluar, kita tidak mau dibohongi lagi, kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual,” tegasnya.<\/p>\n
“Saya percaya dan yakin, setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, punya kecerdasan, hati nurani, cinta Tanah Air, saya yakin dan percaya, tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali, sudah terlalu lama,” tambahnya.<\/p>\n
Selain itu, Prabowo menyebut kebijakan serupa telah diterapkan di berbagai negara yang dinilai berhasil mengelola kekayaan alam mereka, seperti Saudi Arabia, Qatar, Russia, Aljazair, Kuwait, Maroko, Ghana, Malaysia, dan Vietnam.<\/p>\n
Menurutnya, negara-negara tersebut mampu memanfaatkan SDA untuk membangun pendidikan, infrastruktur, hingga dana investasi negara berkelas dunia.<\/p>\n
\n