\n<\/p>\n
MAKASSAR<\/span> – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan ultimatum kepada pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten\/kota untuk segera mencairkan anggaran pilkada sesuai dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) hingga batas akhir 9 Juli 2024.<\/span><\/p>\n “Jika sampai 9 Juli nanti tidak mentransfer, kita akan turunkan tim ke daerah itu, masalahnya apa. Kalau memang masalahnya\u00a0nggak<\/em>\u00a0ada uang atau uangnya\u00a0ditahan, sengaja ditahan, kita akan paksa untuk segera dicairkan kepada KPU, Bawaslu dan aparat keamanan,” kata Tit\u00a0di\u00a0Makassar, Sulawesi Selatan dilansir ANTARA, Rabu, 26 Juni.<\/span><\/p>\n Mendagri menyakini pilkada serentak akan dilaksanakan meskipun saat ini masih terkendala dana.<\/span><\/p>\n “Kalau memang itu tidak ada anggaran, kita akan meminta supaya dari Kementerian Keuangan mengirimkan dana hak daerah untuk mendapatkan dana transfer, DAU-nya dipercepat,” paparnya.<\/span><\/p>\n Artinya, dana alokasi khusus (DAU) yang biasanya ditransfer setiap tiga bulan ke daerah, kata Tito, dapat dipercepat beberapa bulan ke depan agar sebagian guna menutup kekurangan dan bisa digunakan saat pilkada dan sebagian lagi digunakan untuk operasional pada masa tahapan pilkada.<\/span><\/p>\n Menurut dia, peran pemerintah daerah paling penting adalah masalah anggaran, sebab kalau tidak ada anggaran pemilu, tentu pilkada tidak akan jalan.<\/span><\/p>\n Tito pun menyebut pihaknya sudah mengirimkan Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.9.1\/433\/9J pada 24 Januari 2023 terkait kesiapan anggaran pilkada 2024.<\/span><\/p>\n “Saya minta seluruh kepala daerah untuk melakukan koordinasi dengan KPU daerah, Bawaslu daerah, terutama aparat keamanan TNI Polri untuk menghitung, mengajukan proposal anggarannya, dan setelah itu anggaran tersebut dinegosiasikan,” katanya.<\/span><\/p>\n