\n<\/p>\n
JAKARTA <\/span>– Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan pihaknya masih mengkonsolidasikan data dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait bantuan sosial (bansos) dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen di tahun 2025.<\/span><\/p>\n “Nah sekarang dengan perencanaan PPN 12 persen ini seperti apa? Belum ada data baru, kecuali bahwa sekarang data sedang dikonsolidasikan, direkonsiliasi oleh BPS, nanti dengan data baru itu, kami akan menyesuaikan tentu saja,” kata Mensos dilansir ANTARA, Jumat, 27 Desember.<\/span><\/p>\n Mensos menegaskan PPN 12 persen berlaku selektif, dan pemerintah tentu telah merancang perlindungan-perlindungan sosial khusus untuk masyarakat.<\/span><\/p>\n “Jadi sekali lagi 12 persen dilaksanakan secara selektif, dan ada perlindungan-perlindungan khusus bagi mereka yang memang memerlukan perlindungan dari pemerintah,” ujar dia.<\/span><\/p>\n Sedangkan untuk bansos maupun Program Keluarga Harapan (PKH), menurutnya, sudah direncanakan sebelumnya dan akan tetap disalurkan sesuai data yang sudah ada<\/span><\/p>\n “Nah untuk bansos, kita ini sudah direncanakan sebelumnya, jadi untuk bansos maupun program PKH, itu sudah kita rencanakan di tahun 2024, 2025 ini tinggal melaksanakan sambil melihat dinamika data dari penerima manfaat itu,” paparnya.<\/span><\/p>\n Mensos menyebut data bansos masih dinamis dan diantisipasi untuk perubahan data guna menentukan siapa yang layak dan tidak mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan sosial.<\/span><\/p>\n “Sekali lagi datanya belum selesai dan datanya akan dinamis, kita antisipasi seperti apa nanti, jadi selama ini belum ada perubahan data dan tentu akan bicara nanti, keluarga penerima manfaat mana yang memang memerlukan dukungan dan layak mendapatkan perlindungan sosial serta jaminan sosial,” tuturnya.<\/span><\/p>\n <\/p>\n