kenaikan PPN<\/a> alias Pajak Pertambahan Nilai sebesar 12 persen yang direncanakan berlaku mulai Januari 2025.<\/p>\n\u201cKami meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan ini karena dampak ekonominya bisa sangat luas, terutama memicu kenaikan harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari,\u201d ujar Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyulloh Cokro, dalam keterangan persnya di Jakarta, seperti dikutip ANTARA<\/em>.<\/p>\nShofiyulloh menegaskan, kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang guna menjaga stabilitas ekonomi masyarakat kelas bawah, mendukung daya beli kelompok menengah, serta mempertahankan produktivitas pelaku usaha kecil di Indonesia.<\/p>\n
Hal serupa disampaikan oleh Ketua Bidang Ekonomi dan Investasi PB PMII, Ramadhan. Ia berharap pemerintah lebih banyak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan ini untuk menciptakan keselarasan sosial, terutama setelah Hari Raya Natal 2024 dan menjelang Tahun Baru 2025.<\/p>\n
\u201cMelalui kajian ekonomi mendalam yang dilakukan PB PMII, kami mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah yang jumlahnya sangat signifikan,\u201d tambah Ramadhan.<\/p>\n
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko Pemmas), Muhaimin Iskandar, memastikan bahwa penerapan PPN 12 persen tidak akan berdampak pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor pariwisata.<\/p>\n
\u201cUMKM dan pariwisata, yang merupakan sektor penting bagi masyarakat, tidak akan dikenakan kebijakan ini,\u201d jelas Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin, di Jakarta, Rabu.<\/p>\n
Ia menambahkan, PPN 12 persen hanya akan diterapkan pada barang-barang mewah atau non-esensial, sehingga tidak membebani kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah juga memastikan adanya keringanan bagi pelaku UMKM agar dapat terus berkembang.<\/p>\n