\n<\/p>\n
JAKARTA <\/span>– Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemindahan narapidana Bali Nine kini tergantung sepakat atau tidaknya Pemerintah Australia dengan syarat yang diajukan Pemerintah Indonesia.<\/span><\/p>\n Pemerintah Indonesia telah menyerahkan draf kerja sama yang berisi syarat pemindahan narapidana kepada Pemerintah Australia. Yusril menyerahkan draf tersebut saat menerima Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke di kantornya, Jakarta, Selasa.<\/span><\/p>\n “Bola ada di tangan mereka sekarang, kita menunggu saja,” kata Yusril saat ditemui usai pertemuan bilateral itu dilansir ANTARA, Selasa, 4 Desember.<\/span><\/p>\n Menurut Yusril, Pemerintah Australia masih memerlukan waktu untuk mempelajari draf tersebut. Tanggal pasti pemindahan narapidana Bali Nine, kata dia, sangat tergantung kepada kesepakatan atas draf yang diserahkan kepada Pemerintah Australia.<\/span><\/p>\n “Saya katakan (kepada Tony) kalau ini secepat mungkin disepakati, kami bisa melakukan transfer pada bulan Desember ini. Jadi, \u2018kan sekarang bola bukan di tangan kita lagi, bola di tangan pemerintah Australia,\u201d kata Yusril.<\/span><\/p>\n Saat konferensi pers bersama usai pertemuan bilateral dengan Tony, Yusril menjelaskan draf yang diserahkan tersebut berisi poin-poin persyaratan yang diajukan Pemerintah Indonesia dalam pemindahan narapidana.<\/span><\/p>\n Poin tersebut, di antaranya, pemerintah Australia harus mengakui kedaulatan Indonesia dan menghormati putusan pengadilan Indonesia.<\/span><\/p>\n Kemudian, Indonesia akan memindahkan para Bali Nine dalam status sebagai narapidana. Akan tetapi, apabila Pemerintah Australia akan memberikan grasi, amnesti, maupun remisi kepada narapidana setelah dipindahkan, maka Indonesia akan menghormatinya.<\/span><\/p>\n Indonesia juga meminta untuk tetap mempunyai akses memantau narapidana setelah dikembalikan ke negara asalnya. Kerja sama pemindahan narapidana ini diharapkan bersifat resiprokal.<\/span><\/p>\n Tidak hanya itu, Indonesia juga menegaskan orang yang tersangkut dengan kasus narkotika ditangkal seumur hidup sehingga tidak bisa masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<\/span><\/p>\n “Kami berharap dapat menyelesaikan hal ini secepat mungkin,” kata Yusril.<\/span><\/p>\n