\n<\/p>\n
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR Sukamta menyoroti kasus Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditangkap kepolisian Jepang karena diduga melakukan percobaan perampokan dan pembunuhan kepada dua lansia. Sukamta meminta pemerintah untuk memberi bantuan hukum dan konsuler terhadap WNI tersebut.\u00a0<\/span><\/p>\n “Penting bagi pemerintah dalam menjamin perlindungan hak-hak WNI kita yang terseret kasus hukum sesuai dengan aturan yang berlaku di Jepang. Pemerintah juga harus memastikan WNI tersebut mendapatkan akses penuh ke pendampingan hukum yang memadai,” ujar Sukamta, Selasa, 3 Desember.\u00a0<\/span><\/p>\n WNI berinisial YAP merupakan peserta magang di perusahaan bahan baku bangunan di Chihama, Kakegawa, dan telah berada di Jepang selama dua tahun. YAP telah mengakui melakukan perampokan pada pasangan lansia berusia itu pada Senin, 18 November, untuk judi online.\u00a0<\/span><\/p>\n Namun ia membantah berencana untuk membunuh kedua korban. YAP ditangkap di Kakegawa, Jepang, dan terancam hukuman penjara di atas lima tahun.\u00a0<\/span><\/p>\n Sukamta menyayangkan peristiwa tersebut, apalagi tindakan YAP menyebabkan kedua lansia berusia 81 tahun dan 78 tahun luka parah dan dirawat di rumah sakit. <\/span><\/p>\n Namun dia\u00a0mengingatkan sudah menjadi kewajiban negara untuk memberi perlindungan kepada warganya, termasuk pendampingan hukum bagi WNI yang terlibat masalah.<\/span><\/p>\n “Pendampingan hukum adalah hak mendasar bagi setiap WNI yang menghadapi proses hukum di luar negeri. Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak WNI kita tersebut selama proses hukum berlangsung,\u201d jelas Sukamta.<\/span><\/p>\n