\n<\/p>\n
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan kepada seluruh desa dan daerah terutama yang menjadi kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus memiliki peraturan yang melindungi mereka.<\/p>\n
“Yang paling utama adalah membuat peraturan kepala desa dan daerah spesifik tentang penempatan perlindungan serta tata kelola PMI,” kata Menteri Tito di Jakarta, Antara, Selasa, 3 Desember.\u00a0<\/p>\n
Hal itu dikatakan Tito saat penandatanganan nota kesepahaman antara Kemendagri, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Desa, dan Kementerian Ketenagakerjaan terkait perlindungan pekerja migran.<\/p>\n
Ia mengatakan bahwa nota kesepahaman antarkementerian ini bukan hanya sekedar seremonial semata namun harus benar-benar diterapkan oleh para pemimpin di daerah dan desa terutama yang menjadi kantong PMI.<\/p>\n
Menurut dia, Kemendagri akan terus menindaklanjuti dengan memonitor apakah MoU yang ditandatangani itu berjalan atau tidak.<\/p>\n
“Semua surat edaran maupun nota kesepahaman MOU yang saat ditandatangani harus ditindaklanjuti dengan membuat peraturan kepala daerah. Kami akan pantau terus,” tuturnya.<\/p>\n
Tito juga menekankan kepada daerah yang menjadi kantong pekerja migran seperti NTT, NTB, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat,dan Banten agar menyediakan pelayanan satu atap kepada PMI.<\/p>\n
Tidak hanya itu, kepala desa pun lanjut Tito harus mengetahui siapa saja yang akan berangkat ke luar negeri dengan cara membuat peraturan desa supaya ketika ada permasalahan dapat diketahui.<\/p>\n