\n<\/p>\n
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan komitmennya untuk memberantas praktik rasuah di Tanah Air. Tapi, upaya ini perlu penguatan regulasi atau aturan sehingga dampaknya bisa signifikan.<\/p>\n
Hal ini disampaikan Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango menanggapi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada Minggu, 20 Oktober. Kata dia, lembaganya akan bersinergi dengan pemerintah untuk memastikan pemberantasan korupsi berjalan seimbang.<\/p>\n
\u201cPenguatan regulasi juga dibutuhkan untuk mengakselerasi pemberantasan korupsi dan membawa dampak signifikan, antara lain melalui pengesahan RUU Perampasan Aset maupun perluasan lingkup LHKPN,\u201d kata Nawawi dalam keterangan resmi lembaga yang dikutip Senin, 21 Oktober.<\/p>\n
Bukan hanya itu saja, Nawawi juga menyinggung urusan reformasi hukum yang harus dilaksanakan secara nyata. \u201cTerutama dalam memperkuat institusi penegak hukum seperti KPK, Polri, Kejaksaan, dan kehakiman,\u201d tegasnya.<\/p>\n
\u201cKPK siap untuk bekerja sama secara erat dalam pencegahan melalui edukasi antikorupsi di berbagai jenjang pendidikan, serta meningkatkan sinergi dengan sektor swasta dan publik,\u201d sambung Nawawi.<\/p>\n