\n<\/p>\n
PALU <\/span>– Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Sulawesi Tengah meminta Kapolda memberikan sanksi kepada Kapolresta Palu dalam kasus tewasnya seorang tahanan.<\/span><\/p>\n “Kapolres harusnya diberikan sanksi dalam kasus ini,” kata Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulteng Dedi Askary dikutip ANTARA, Rabu, 2 Oktober.<\/span><\/p>\n Dia menjelaskan tanggung jawab pimpinan itu tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengurusan Tahanan Pada Rumah Tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.<\/span><\/p>\n “Berdasarkan jenjang tanggung jawab jabatan, jangan sebatas pelaku yang diperiksa secara etik dan profesi,” katanya.<\/span><\/p>\n Menurut Dedi, dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2005 sangat jelas, dua atau tiga tingkat di atas pelaku utama, yakni kepala jaga, kabag ops dan kapolres itu harus diproses etik dan profesi.<\/span><\/p>\n “Tidak boleh hanya pelaku utama karena ada tanggung jawab jabatan di dalam kasus itu,” katanya.<\/span><\/p>\n