\n<\/p>\n
JAKARTA – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI, Nusron Wahid memandang tak ada peran dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di balik kisruh pembagian kuota haji.<\/p>\n
\u201cKalau BPKH pasti enggak salah, karena dia hanya juru bayar. BPKH hanya memastikan alur transaksinya saja,\u201d kata Nusron, dikutip Rabu, 4 September.<\/p>\n
Dalam kasus ini, kata Nusron, fokus penyelidikan Pansus Haji menyasar Kementerian Agama dan penyelenggara swasta, khususnya mengenai dugaan permainan kuota tambahan untuk mendahulukan keberangkatan jemaah tertentu.<\/p>\n
\u201cDalam hal mengalokasikan kuota haji tambahan yang harusnya digunakan untuk reguler malah dipakai untuk jemaah haji khusus,” tutur Nusron.<\/p>\n
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), Fadlun Imansyah di Senayan, Senin, 2 September, malam, Pansus Haji belum menemukan unsur pidana terkait pembagian kuota dalam penyelenggaraan haji 2024.<\/p>\n
\u201cSaya sebagai Ketua Pansus mengatakan, saya belum melihat ada ranah pidana. Masih sangat mentah,\u201d ujar Nusron.<\/p>\n
Nusron mengungkapkan, sejauh ini Pansus Haji DPR juga belum mengambil kesimpulan perihal adanya unsur pidana meski sudah menemukan indikasinya.<\/p>\n
\u201cIndikasi-indikasi kami ada, tapi kan tidak mungkin saya sampaikan kepada publik. Karena data-datanya menurut saya mentah lah. Sehingga kami perlu olah lagi,\u201d katanya.<\/p>\n
Sebelumnya dalam RDP dengan Pansus Haji, Fadlul Imansyah menjelaskan posisi BPKH soal pembayaran dana haji.<\/p>\n