\n<\/p>\n
JAKARTA – Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, menegaskan Anies akan tetap mengkritisi rancangan revisi Undang-Undang Pilkada yang kini ditunda pembahasannya oleh DPR.<\/span><\/p>\n PDI Perjuangan (PDIP) sebelumnya telah lantang menolak RUU Pilkada saat masuk dalam pembahasan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Sahrin menyebut, Anies memiliki sikap yang sejalan dengan PDIP meski batal diusung di Pilkada 2024, baik Jakarta maupun Jawa Barat.<\/span><\/p>\n “PDI Perjuangan kemarin menjadi satu satunya fraksi di DPR yang mengawal konstitusi dengan menolak kelanjutan pembahasan RUU Pilkada misalnya. Kita tahu bahwa Mas Anies juga menyampaikan pikiran-pikiran yang sama,” ucap Sahrin ditemui di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Agustus.<\/span><\/p>\n “Nah, prioritas, konsentrasi, dan kesamaan visi ini tentunya akan kita kawal dan harus berjalan terus,” lanjut dia.<\/span><\/p>\n Anies, menurutnya, tak menaruh rasa kecewa kepada PDIP ketika satu-satunya partai yang sempat diharapkan memberi tiket pencalonan Pilkada Jakarta, membatalkan pengusungan kepada Anies.<\/span><\/p>\n PDIP akhirnya memutuskan untuk mengusung kadernya sendiri, yakni Pramono Anung dan Rano Karno yang mendaftar ke KPU DKI Jakarta pada Rabu, 28 Agustus lalu.<\/span><\/p>\n “Ketika partai memutuskan bahwa yang dicalonkan di DKI Jakarta adalah Pramono Anung dan Rano Karno, tidak ada kekecewaan sedikit pun dari Mas Anies terhadap PDI Perjuangan,” ucap Sahrin.<\/span><\/p>\n Begitu juga dengan PDIP, menurut Sahrin, tak kecewa dengan penolakan Anies atas pengusungan di Pilgub Jawa Barat. Lagipula, lanjut Sahrin, Pilkada 2024 hanyalah salah satu momentum politik yang kelak akan berlalu.<\/span><\/p>\n “Masih banyak momentum yang lain, agenda politik selanjutnya ke depan yang tentunya perlu kerja sama, karena bagaimanapun partai politik, Mas Anies, ini adalah sosok yang memang ditunggu sikap, pikirannya, keteladanan politiknya oleh warga masyarakat,” ucap Sahrin.<\/span><\/p>\n