\n<\/p>\n
MEDAN – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi peningkatan kapasitas ruas Jalan Provinsi Parsoburan-Batas Labuhanbatu Utara-Kabupaten Toba di Sumut tahun anggaran 2021 yang merugikan negara sekitar Rp5,13 miliar.<\/span><\/p>\n “Benar, tim penyidik Pidsus Kejati Sumut menetapkan seorang pria berinisial JT sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi tersebut,” ucap Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sumut Yos A Tarigan, di Medan, dilansir ANTARA, Kamis, 29 Agustus.\u00a0<\/span><\/p>\n Ia\u00a0menyebutkan\u00a0penetapan tersangka itu dilakukan setelah pemeriksaan terhadap berbagai saksi dan beberapa tersangka lainnya, sehingga tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup.<\/span><\/p>\n “Tersangka JT diduga terlibat, dan aliran dana korupsi tersebut diduga mengalir ke tersangka,” kata mantan Kasi Penkum Kejati Sumut itu.<\/span><\/p>\n Tim<\/span> penyidik segera melakukan pemanggilan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. “Saat ini tersangka belum ditahan, karena masih penetapan sebagai tersangka. Selanjutnya, penyidik akan memanggil JT untuk pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya.<\/span><\/p>\n Kejati Sumut telah menetapkan tiga tersangka, yakni Bambang Pardede alias BP yang merupakan mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran.<\/span><\/p>\n Selain itu, Akbar Jainuddin Tanjung alias AJT selaku Direktur PT Eratama Putra Prakarsa (EPP), dan Rico Mananti Sianipar (RMS) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).<\/span><\/p>\n “Ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Tanjung Gusta Medan,” ungkap Yos.<\/span><\/p>\n Dia juga menjelaskan, kasus ini berawal dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara yang melaksanakan lelang paket pekerjaan peningkatan kapasitas Jalan Provinsi Ruas Parsoburan-Batas Labuhanbatu Utara-Kabupaten Toba.<\/span><\/p>\n