JAKARTA – Kepala BNPB Letnan Jenderal Kristomei Sianturi akan memetakan luas dan dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menggunakan data satelit sebelum menentukan pengerahan aset penanganan.<\/p>\n
Data yang akan diperiksa antara lain berasal dari sistem pemantauan Sipongi dan pantauan satelit NASA.<\/p>\n
\u201cSaya cek dulu data fakta yang ada saat ini berdasarkan satelit, satelit Sipongi kan ada tuh. Kemudian hasil pantauan NASA juga. Berapa sih luasan yang sebenarnya itu? Kan itu bisa dihitung,\u201d kata Kristomei usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 15 Oktober.<\/p>\n
Menurut Kristomei, BNPB juga harus melihat dampak bencana sebelum menentukan kebutuhan di lapangan.<\/p>\n
Kristomei mengatakan seluruh aset yang tersedia akan lebih dulu dihimpun, baik milik pemerintah pusat maupun daerah. Kemungkinan bantuan dari luar negeri juga tidak ditutup bila memang dibutuhkan.<\/p>\n
\u201cSaya akan menghimpun dulu aset-aset kita apa yang sudah bisa kita lakukan. Baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, atau kemudian apa bantuan dari luar negeri yang bisa kita sama-sama segerakan,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Ia menegaskan penanganan karhutla tidak dapat dibebankan hanya kepada BNPB.<\/p>\n Kristomei mencontohkan pengalamannya saat menjabat Pangdam di Lampung ketika menghadapi kebakaran hutan di Way Kambas.<\/p>\n \u201cKalau cuma Pangdam sendiri ya enggak mampulah,\u201d katanya.<\/p>\n Karena itu, ia ingin BNPB bekerja bersama kementerian dan lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat.<\/p>\n Koordinasi juga akan dilakukan dengan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional karena kebakaran hutan dan lahan dapat berkaitan dengan kawasan gambut.<\/p>\n \n ![\"Kepala](\"https:\/\/voi.id\/storage\/publishers\/598600\/body_image_2026101518.jpeg\" "\\"Kepala")