\n<\/p>\n
JAKARTA \u2013 Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memperkuat ekosistem logistik nasional.<\/p>\n
Langkah ini dilakukan untuk menekan biaya logistik sekaligus meningkatkan efisiensi dan daya saing sistem logistik Indonesia.<\/p>\n
Penugasan tersebut direalisasikan melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional yang telah diundangkan pada 16 Juli 2026.<\/p>\n
\u201cArahan Presiden sangat jelas, bahwa penguatan ekosistem logistik nasional menjadi kunci untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi. Untuk itu, Presiden menugaskan saya melalui Kemenko Perekonomian untuk mengoordinasikan percepatan transformasi logistik nasional melalui Perpres Nomor 41 Tahun 2026,\u201d ujar Airlangga dalam keterangannya, Kamis, 15 Oktober.<\/p>\n
Adapun saat ini, biaya logistik nasional tercatat masih mencapai 14,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2022, dan pemerintah menargetkan rasio tersebut turun secara bertahap, dari 12,5 persen hingga mencapai 8 persen dalam beberapa tahun mendatang<\/p>\n
Untuk mencapai target tersebut, Perpres Nomor 41 Tahun 2026 menjadi landasan kebijakan strategis dalam pembenahan sistem logistik nasional.<\/p>\n
Implementasinya difokuskan pada tiga strategi utama, yakni penguatan infrastruktur konektivitas, layanan backbone, dan sarana pendukung logistik; integrasi dan digitalisasi sistem logistik; serta peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) dan penyedia jasa logistik.<\/p>\n
Pemerintah juga mempercepat berbagai langkah operasional agar pelaksanaan regulasi tersebut tidak hanya berhenti pada aspek kebijakan, tetapi mampu menghasilkan dampak nyata terhadap efisiensi logistik nasional.<\/p>\n
Airlangga menjelaskan, National Logistics Ecosystem (NLE) yang selama ini berkontribusi terhadap penurunan biaya logistik hingga 17 persen dan pemangkasan waktu layanan hingga 73 persen akan terus diperkuat.<\/p>\n
Di sisi lain pengembangan NLE diarahkan pada digitalisasi secara menyeluruh atau end-to-end, setelah sebelumnya platform tersebut lebih berfokus pada layanan perizinan Business to Government (B2G) dan Government to Government (G2G).<\/p>\n
Selain digitalisasi, pemerintah mendorong pengembangan pelabuhan darat atau dry port, termasuk di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan pengembangan fasilitas ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan truk di jalan raya sekaligus mendekatkan layanan kepabeanan ke kawasan industri.<\/p>\n
Pemerintah juga memprioritaskan integrasi transportasi multimoda yang mencakup angkutan jalan, kereta api, dan transportasi laut, dengan integrasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang sekaligus mengurangi ketergantungan berlebihan pada angkutan jalan.<\/p>\n
Di sisi lain, pemerintah mendorong pemanfaatan Kredit Industri Padat Karya (KIPK) untuk mendukung peremajaan armada truk yang sudah berusia tua dan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2026, sektor transportasi dan pergudangan dapat mengakses program tersebut.<\/p>\n
Dengan fasilitas pembiayaan yang terjangkau, pelaku usaha angkutan truk diharapkan dapat memperbarui armada, meningkatkan produktivitas, serta memperbaiki kualitas layanan logistik.<\/p>\n
\n