\n<\/p>\n
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menilai kasus dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sangat ironi. Pasalnya, kasus ini terungkap ketika masyarakat di sejumlah wilayah masih berjibaku dengan \u2018badai\u2019 kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).<\/p>\n
\u201cSaya sangat kecewa dengan peristiwa OTT KPK di lingkungan BNPB. Jika terbukti korupsi, iblis pun minder melihat perbuatan seperti itu,” ujar Abdullah, Kamis, 15 Oktober.<\/p>\n
“Di saat masyarakat di sejumlah daerah sedang berjuang menghadapi Karhutla berkepanjangan dengan dampak yang sangat parah, kita justru mendapati dana kebencanaan disalahgunakan,\u201d sambungnya.<\/p>\n
Anggota komisi bidang hukum itu pun meminta KPK tidak berhenti pada penanganan perkara ini saja. Ia mendesak KPK mendalami kemungkinan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di sektor lain di lingkungan BNPB.<\/p>\n
\u201cSaya mendesak KPK berkoordinasi dengan BPK untuk melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola keuangan BNPB. Audit ini penting untuk memastikan anggaran penanganan bencana digunakan sesuai kebutuhan, tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat pada Selasa, 13 Oktober malam. Belasan orang ditangkap KPK dalam operasi senyap ini.<\/p>\n
\n