\n<\/p>\n
JAKARTA \u2013 Pemerintah memperkuat pengembangan ekonomi syariah sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, dengan fokus pada peningkatan investasi, penguatan industri halal, dan perluasan pasar ekspor.<\/p>\n
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, ekonomi syariah menjadi salah satu instrumen untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027 dan menuju 8 persen dalam jangka menengah.<\/p>\n
“Jadi ekonomi syariah itu menjadi salah satu andalan bagi kita untuk mencapai pertumbuhan 6 persen tahun 2027, dan 8 persen di jangka menengah sebagai bagian dari peningkatan daya saing,” ujarnya dalam Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026, Rabu, 14 OKtober.<\/p>\n
Dradjad menilai, pencapaian target pertumbuhan tersebut memerlukan penguatan empat faktor utama, yaitu investasi, produktivitas, ekspor bernilai tambah, dan ekonomi syariah.<\/p>\n
Dari sisi investasi, pemerintah mendorong realisasi penanaman modal tumbuh lebih cepat dibandingkan produk domestik bruto (PDB).<\/p>\n
Investasi juga perlu diarahkan pada proyek yang menghasilkan nilai tambah tinggi sehingga memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian.<\/p>\n
Untuk mendukung agenda tersebut, pemerintah berupaya memperkuat sinergi dengan sektor swasta sekaligus mempercepat deregulasi dan debirokratisasi.<\/p>\n
Langkah tersebut diharapkan mengurangi hambatan usaha, mempercepat aktivitas bisnis, dan meningkatkan produktivitas nasional.<\/p>\n
Rantai nilai halal mencapai Rp1.524 triliun<\/strong><\/p>\n Pemerintah menilai ekonomi syariah memiliki ruang pertumbuhan yang besar, didukung potensi belanja konsumen muslim dunia yang diproyeksikan mendekati 3,6 triliun dollar AS dan aset keuangan syariah global yang diperkirakan mencapai 9,72 triliun dollar AS.<\/p>\n Di dalam negeri, rantai nilai halal tercatat berkontribusi hampir 25 persen terhadap PDB pada kuartal IV 2025, setara sekitar Rp1.524 triliun. Sementara itu, ekspor produk halal Indonesia tumbuh 23 persen sepanjang 2025 menjadi 63,4 miliar dollar AS.<\/p>\n Dradjad mengatakan, pengembangan industri halal akan diarahkan pada penguatan UMKM, termasuk pelaku usaha ultra mikro yang berpotensi masuk ke dalam rantai pasok halal nasional.<\/p>\n Pemerintah juga mendorong penguatan ekosistem sertifikasi halal, pengembangan kawasan industri halal, serta peningkatan kerja sama perdagangan internasional.<\/p>\n Indonesia telah menerbitkan 4,4 juta sertifikat halal yang mencakup 14,6 juta produk. Sertifikasi halal Indonesia juga telah diakui 39 negara mitra melalui mekanisme mutual recognition agreement (MRA).<\/p>\n Selain itu, Indonesia telah memiliki empat kawasan industri halal dan kawasan ekonomi khusus (KEK).<\/p>\n Perluas pasar ekspor<\/strong><\/p>\n Di sisi perdagangan, pemerintah memanfaatkan kerja sama internasional untuk memperluas akses produk halal Indonesia. Perjanjian perdagangan yang disebut telah berlaku antara lain IEU-CEPA dan IUAE-CEPA.<\/p>\n Pemerintah juga tengah menjalankan perundingan perdagangan dengan GCC, T\u00fcrkiye, Pakistan, Bangladesh, dan Tunisia.<\/p>\n \n