\n
![](\"https:\/\/imgsrv2.voi.id\/MgSbFil4uUmONKbmPCOCJghixiXhtbs76Kr4UEeUj4U\/fill\/450\/280\/sm\/1\/bG9jYWw6Ly8vcHVibGlzaGVycy81OTg0MTYvMjAyNjEwMTQxNTEwLW1haW4uY3JvcHBlZF8xNzkxOTY1NTIzLmpwZw.jpg\")
<\/p>\n
\n<\/p>\n
JAKARTA – Sejumlah pegawai penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan rapelan penyesuaian upah sesuai upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang tak kunjung dibayarkan.<\/p>\n
Padahal, kenaikan UMP sudah berlaku sejak awal tahun, sementara upah yang mereka terima disebut masih mengacu pada besaran tahun 2025.<\/p>\n
Keluhan tersebut ramai disampaikan melalui kolom komentar unggahan akun Instagram Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, @pramonoanungw. Para pekerja mempertanyakan kepastian pembayaran selisih upah yang belum mereka terima selama berbulan-bulan.<\/p>\n
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Cesna Brata Rolandi mengatakan, pembayaran rapelan ditargetkan mulai dilakukan pada akhir Oktober hingga awal November 2026.<\/p>\n
“Kami berupaya di bulan Oktober akhir sudah bisa terbayarkan. Tapi mungkin, mungkin awal bulanlah November itu secara bertahap semuanya diselesaikan,” kata Michael kepada wartawan, Rabu, 14 Oktober.<\/p>\n
Michael menjelaskan, keterlambatan pembayaran rapelan bermula dari proses penyusunan anggaran 2026 yang dilakukan pada 2025. Saat itu, besaran UMP DKI Jakarta untuk 2026 belum ditetapkan sehingga penganggaran upah PJLP masih menggunakan acuan UMP tahun sebelumnya.<\/p>\n
UMP DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp5,7 juta, naik dari UMP 2025 sebesar Rp5,3 juta. Selisih itulah yang menjadi dasar penyesuaian upah dan pembayaran rapelan bagi PJLP yang terdampak.<\/p>\n
Michael menyebut, kontrak kerja PJLP sebenarnya sudah memuat klausul penyesuaian upah setelah APBD Perubahan 2026 disahkan dan mulai dioperasikan.<\/p>\n
“Jadi, pada saat mereka menandatangani itu, Jadi angka yang, jadi angka-angka yang dipakainya itu adalah pada saat kontrak, angka UMP 2025 dengan klausul akan disesuaikan dengan UMP 2026 ketika APBD perubahan sudah disahkan,” jelas Michael.<\/p>\n
Menurut Michael, anggaran tambahan untuk pembayaran rapelan PJLP sudah masuk dalam APBD Perubahan 2026. Namun, pencairannya masih menunggu tindak lanjut hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD DKI Jakarta.<\/p>\n
Ia mengatakan, hasil evaluasi Kemendagri telah diterima dan kini ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama pihak terkait. Setelah proses tersebut rampung, pemerintah daerah dapat melanjutkan penerbitan dokumen anggaran untuk masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).<\/p>\n
Michael menegaskan, rapelan yang akan dibayarkan mencakup selisih upah selama sepuluh bulan, terhitung sejak Januari hingga Oktober 2026.<\/p>\n
“Jadi sebenarnya APBD perubahan ini baru bulan September. Nah, dengan sudah selesai di Kemendagri, Perda APBD-nya akan segera keluar, sehingga bisa (menerbitkan) dokumen pelaksana anggaran itu di masing-masing OPD itu untuk pembayaran nanti di akhir bulan,” urai Michael.<\/p>\n