\n<\/p>\n
JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, menargetkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia dapat dipadamkan dalam waktu kurang dari satu bulan.<\/p>\n
Jumhur optimistis target tersebut tercapai seiring pengerahan personel gabungan untuk menangani titik api. Meski demikian, proses pemadaman masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan pasokan air dan hambatan operasional armada pemadaman melalui udara atau water bombing.<\/p>\n
\u201cKalau tadi ngobrol dengan BNPB ya beberapa minggu ke depan lah (padam) tetapi mungkin dengan intensitas yang sudah mulai berkurang. Seharusnya enggak sampai (sebulan padam),\u201d ujar Jumhur, di Jakarta, Selasa 13 Oktober.<\/p>\n
Selain mempercepat pemadaman, pemerintah menyiapkan langkah pencegahan agar kebakaran serupa tidak terus berulang. Salah satunya melalui rencana revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).<\/p>\n
Jumhur mengatakan pemerintah menginisiasi revisi Pasal 69 ayat (2) UU PPLH yang selama ini mengatur pengecualian pembukaan lahan dengan cara membakar maksimal dua hektare per kepala keluarga berdasarkan kearifan lokal.<\/p>\n
Menurut dia, ketentuan tersebut perlu dievaluasi untuk memperkuat upaya pencegahan karhutla.<\/p>\n
\u201cSupaya pasal yang membolehkan membakar ladang untuk membuka lahan sampai dua hektare itu akan kita hapus. Karena itu titik masuknya,\u201d kata Jumhur.<\/p>\n
Rencana perubahan aturan tersebut ditujukan untuk memperketat pengendalian praktik pembakaran lahan. Namun, penghapusan ketentuan itu masih berupa rencana revisi dan perlu melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan.<\/p>\n
Selain merevisi aturan pembakaran lahan, pemerintah berencana memperketat ketentuan bagi pemegang konsesi. Lahan konsesi yang terbakar sebelum ditanami tanaman industri direncanakan tidak boleh kembali ditanami komoditas perkebunan, termasuk kelapa sawit.<\/p>\n
Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mencegah pembakaran yang sengaja dilakukan demi membuka lahan perkebunan baru.<\/p>\n
\n