\n<\/p>\n
JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendalami dasar hukum penghapusan 486 konten media sosial yang dilaporkan Kementerian Komunikasi dan Digital terkait rangkaian aksi pada Agustus 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan tindakan tersebut tidak melanggar kebebasan berekspresi.<\/p>\n
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Saurlin P. Siagian mengatakan pihaknya telah meminta keterangan Komdigi terkait pengaduan dugaan pembatasan akses internet dan media sosial setelah aksi Agustus.<\/p>\n
Pertemuan dengan tiga perwakilan Komdigi berlangsung sekitar dua jam. Dalam pertemuan itu, Komdigi membantah melakukan pembatasan akses internet.<\/p>\n
\u201cMereka menyampaikan tidak melakukan pembatasan internet,\u201d kata Saurlin di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa, 13 Oktober.<\/p>\n
Namun, Komdigi menyampaikan telah menurunkan 486 konten pada 27 Agustus berdasarkan hasil patroli siber karena diduga berkaitan dengan pelanggaran hukum.<\/p>\n
Komnas HAM kini menelusuri jenis konten yang dihapus serta dasar hukum yang digunakan. Pendalaman dilakukan untuk memastikan penghapusan konten tidak melanggar hak masyarakat atas kebebasan berekspresi.<\/p>\n
Saurlin mengatakan sebagian konten berkaitan dengan rangkaian aksi dan kasus meninggalnya BS. Di antaranya terdapat video yang menampilkan kekerasan terhadap korban secara vulgar.<\/p>\n
\n