\n<\/p>\n
JAKARTA – Tiga warga meninggal dunia dalam dua insiden yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan emas ilegal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, pada 5 dan 7 Oktober 2026.<\/p>\n
Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ateng Sutisna mendesak pemerintah menindak tegas praktik pertambangan tanpa izin, termasuk dengan menyasar pihak yang mendanai dan menampung hasil tambang.<\/p>\n
\u201cSaya tidak mendukung penegakan hukum setengah hati terhadap pertambangan ilegal,\u201d kata Ateng dalam keterangan kepada media, Selasa 13 Oktober.<\/p>\n
Menurut dia, penegakan hukum yang tidak menyentuh seluruh jaringan pertambangan ilegal berisiko membiarkan ancaman terhadap keselamatan warga dan kerusakan lingkungan terus berlangsung.<\/p>\n
Ateng juga meminta aparat tidak hanya menindak pekerja di lapangan, tetapi juga menelusuri pemodal, pemilik alat berat, pengelola lokasi tambang, serta pembeli mineral hasil penambangan ilegal.<\/p>\n
Untuk inforasi, rentetan insiden di Sangihe bermula pada 5 Oktober 2026. Margaretha Tohis (67), seorang pendeta setempat, meninggal setelah terjatuh ke lubang tambang sedalam sekitar 16 meter saat mencari kayu bakar di dekat lokasi tersebut.<\/p>\n
Dua hari kemudian, dua penambang berusia 22 dan 36 tahun ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di sebuah lubang tambang emas di wilayah Sangihe.<\/p>\n
Keduanya kemudian meninggal dunia. Seorang penambang lainnya, berusia 45 tahun, dilaporkan nyaris kehilangan nyawa.<\/p>\n
Keterangan yang disampaikan PT Tambang Mas Sangihe (TMS) menyebutkan, para penambang diduga menghirup uap asam dari proses pengolahan bahan kimia yang tidak terkendali.<\/p>\n
Namun, penyebab pasti kematian kedua penambang tersebut belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia.<\/p>\n
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rilke Jeffri Huwae sebelumnya menyatakan bahwa Sangihe menjadi perhatian pemerintah.<\/p>\n
Dia juga menyebut perlunya mempertimbangkan mata pencaharian masyarakat setempat dalam penegakan hukum.<\/p>\n
Ateng menilai, pertimbangan ekonomi tidak seharusnya menjadi alasan untuk membiarkan kegiatan pertambangan ilegal terus berlangsung.<\/p>\n
Dia meminta pemerintah memastikan penindakan dilakukan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam rantai usaha tersebut.<\/p>\n
Persetujuan operasi TMS masih tertunda<\/strong><\/p>\n Di tengah maraknya pertambangan ilegal, TMS menyatakan masih menunggu persetujuan final dari Kementerian ESDM untuk memulai produksi.<\/p>\n Perusahaan pemegang Kontrak Karya itu mengeklaim telah memenuhi seluruh persyaratan teknis dan hukum yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan pertambangan secara resmi.<\/p>\n Direktur Utama TMS Terry Filbert mengatakan perusahaan telah mengeluarkan sekitar Rp30 miliar sepanjang 2025 untuk memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap ketentuan pemerintah.<\/p>\n Menurut dia, perusahaan masih menunggu persetujuan akhir untuk dapat memulai produksi.<\/p>\n Filbert juga mengeklaim aktivitas pertambangan ilegal di Sangihe telah berlangsung selama bertahun-tahun dan tidak efektif dihentikan melalui razia berkala.<\/p>\n Menurut dia, kegiatan penambangan kerap berhenti sementara sebelum aparat tiba, kemudian kembali berjalan setelah operasi penertiban selesai.<\/p>\n \u201cPertambangan ilegal hanya berhenti sesaat sebelum aparat tiba dan langsung beroperasi kembali setelah mereka pergi,\u201d ujar Filbert.<\/p>\n TMS menyatakan telah melaporkan aktivitas pertambangan ilegal kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Utara di Manado pada 12 Oktober 2026.<\/p>\n Perusahaan juga meminta aparat menindak jaringan yang diduga mendukung kegiatan tersebut.<\/p>\n Menurut estimasi perusahaan, penambang ilegal telah menghasilkan emas dengan nilai sekitar Rp200 miliar dalam enam bulan terakhir.<\/p>\n TMS juga menyebut adanya dugaan keterlibatan sindikat asing dan penggunaan lebih dari 50 ekskavator di sejumlah lokasi.<\/p>\n Klaim mengenai nilai produksi, keterlibatan pihak asing, dan besarnya kerugian negara tersebut belum disertai data independen dalam informasi yang tersedia.<\/p>\n Perusahaan memperkirakan kerugian pendapatan negara dapat mencapai Rp600 miliar.<\/p>\n Angka itu merupakan estimasi TMS dan belum dapat diperlakukan sebagai kerugian negara yang telah diverifikasi.<\/p>\n TMS menyatakan, setelah memperoleh persetujuan pemerintah, perusahaan akan membuka lapangan kerja, membayar pajak, dan menjalankan program sosial serta pembangunan infrastruktur di Sangihe.<\/p>\n Perusahaan mengeklaim potensi pembayaran pajak setelah berproduksi dapat mencapai lebih dari Rp1 triliun.<\/p>\n Filbert mempertanyakan belum terbitnya persetujuan operasional tersebut.<\/p>\n Dia mengatakan pejabat ESDM berulang kali menyampaikan bahwa persyaratan teknis dan hukum perusahaan telah dipenuhi, sehingga perusahaan menilai hanya persetujuan final yang masih diperlukan.<\/p>\n Meski demikian, penerbitan persetujuan operasi bagi TMS dan penindakan pertambangan tanpa izin merupakan dua persoalan yang perlu ditangani melalui proses hukum dan administrasi masing-masing.<\/p>\n Persetujuan operasi tidak dengan sendirinya menjamin aktivitas ilegal di lokasi lain berhenti, sehingga pengawasan dan penegakan hukum tetap diperlukan.<\/p>\n \n