\n<\/p>\n
JAKARTA – Komisi C DPRD DKI Jakarta mendalami usulan perubahan tarif retribusi daerah dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pembahasan ini tak hanya menyasar potensi penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga dampak perubahan tarif terhadap masyarakat.<\/p>\n
Komisi C membahas usulan dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang memungut retribusi atas pelayanan publik dan pemanfaatan fasilitas milik pemerintah.<\/p>\n
Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, dari sekitar 20 perangkat daerah pemungut retribusi, sebanyak 18 di antaranya mengusulkan perubahan ketentuan.<\/p>\n
“Dari sekitar 20 SKPD pemungut retribusi, ada 18 yang mengusulkan perubahan atau revisi,” kata Ismail, dikutip Selasa, 13 Oktober.<\/p>\n
Komisi C memprioritaskan pembahasan bersama lima perangkat daerah, yakni Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, serta Dinas Perhubungan.<\/p>\n
Usulan yang masuk tidak sebatas penyesuaian besaran tarif. Sejumlah perangkat daerah juga mengajukan penambahan objek retribusi dan perubahan ketentuan yang menjadi dasar pemungutan.<\/p>\n
Ismail mengatakan, setiap usulan perlu ditelaah secara terperinci sebelum diputuskan masuk dalam revisi perda.<\/p>\n
“Fokus kami adalah regulasi terkait tarif yang berlaku saat ini, usulan barunya, dampaknya terhadap peningkatan PAD, dan dampaknya terhadap masyarakat,” tutur Ismail.<\/p>\n
Sektor kesehatan menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan tersebut. Komisi C mempertanyakan kemungkinan dampak perubahan tarif terhadap peserta BPJS Kesehatan, layanan ambulans, hingga pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.<\/p>\n
Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Savitri Handayana menjelaskan, usulan penyesuaian tarif disusun dengan mempertimbangkan biaya pelayanan, penggunaan bahan medis habis pakai, inflasi, serta perbandingan tarif dengan fasilitas kesehatan sejenis.<\/p>\n
Namun, penyesuaian tarif tidak serta-merta membuat seluruh layanan kesehatan berbayar bagi warga Jakarta. Dinas Kesehatan tetap mempertahankan kebijakan pembebasan biaya ambulans bagi warga yang memiliki KTP DKI Jakarta.<\/p>\n
“Untuk semua warga ber-KTP DKI, kita gratiskan. Kita masih dengan komitmen itu,” ucap Savitri.<\/p>\n
\n