\n<\/p>\n
JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menegaskan jika ada pihak yang mengusulkan pemakzulan terhadap Gibran, langkah tersebut diharapkan tidak keluar dari jalur hukum.<\/p>\n
“Yang kita memang melihat ini kalau memang ada instabilitas yang diciptakan oleh ketidakpuasan, ya itu jangan di luar jalur-jalur hukum,” ujar Syahganda dalam keteranganya dikutip Minggu 11 Oktober.<\/p>\n
Karena, semua pihak harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal tidak ditemukan ijazah SMA sederajat Rakabuming Raka. Menurutnya, keputusan tersebut menegaskan bahwa Gibran tidak bisa didiskualifikasi sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.<\/p>\n
Syahganda tak memungkiri, putusan MK tersebut memunculkan penafsiran lain, khususnya soal tidak adanya ijazah SMA sederajat milik Gibran.<\/p>\n
“Nah terkait tadi kemana alurnya, ini kan kita masih melihat kan, itu alurnya kalau bisa ke politik, bisa ke kemudian ke hukum lainnya dan lain-lain,” ujarnya.<\/p>\n
Tapi yang pasti Gibran telah dilantik menjadi Wakil Presiden (Wapres) RI. Sehingga kewenangan tersebut menjadi ranah lembaga lain.<\/p>\n
“Ya yang paling penting kan kita menghormati, sebagai eksekutif menghormati yudikatif. Dan itu kekuasaan yudikatif sudah jelas bahwa tidak bisa di-impeach. Ya kan dari pasangan Bapak Presiden maupun Bapak Wakil Presiden,” katanya.<\/p>\n
\n