Whoosh<\/a>.<\/p>\nRegulasi tersebut juga akan mengatur penyelesaian kewajiban keuangan proyek yang nilainya mencapai sekitar 7,3 miliar dolar AS.<\/p>\n
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Evita Manthovani, menjelaskan bahwa rancangan Perpres tersebut akan mengatur pengalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan.<\/p>\n
“Pemerintah saat ini sedang menyiapkan landasan hukum dalam bentuk Perpres mengenai keberlanjutan kereta cepat Jakarta-Bandung melalui pengalihan saham PSBI ke pemerintah c.q. Kementerian Keuangan,\u201d ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTA, dikutip Minggu, 11 Oktober.<\/p>\n
Evita menambahkan, Perpres tersebut akan mencakup penyelesaian kewajiban keuangan proyek Whoosh secara menyeluruh dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, dan dalam proses penyusunannya, pemerintah menetapkan dua prinsip utama yang menjadi landasan kebijakan.<\/p>\n
Adapun pertama, pemerintah memastikan layanan kereta cepat Whoosh tetap beroperasi dengan baik lantaran Whoosh telah menjadi salah satu bagian penting dari mobilitas masyarakat sekaligus penyedia layanan transportasi publik.<\/p>\n
Kedua, penyelesaian kewajiban keuangan proyek harus dilakukan secara terukur agar tidak mengganggu kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun keberlangsungan operasional kereta cepat tersebut.<\/p>\n
Dalam menyiapkan regulasi ini, Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), serta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.<\/p>\n