\n
![](\"https:\/\/imgsrv2.voi.id\/Ckd9ES3qUwUtOq91d5MXsliBR6UfzGjSBM7sE1Lx88Q\/fill\/450\/280\/sm\/1\/bG9jYWw6Ly8vcHVibGlzaGVycy81OTc4OTQvMjAyNjEwMTAxODU0LW1haW4uY3JvcHBlZF8xNzkxNjMzMjg5LmpwZWc.jpg\")
<\/p>\n
\n<\/p>\n
JAKARTA \u2013 Dewan Pers menyoroti pembagian manfaat ekonomi dari distribusi karya jurnalistik di platform digital yang dinilai belum proporsional.<\/p>\n
Persoalan ini menjadi perhatian di tengah pergeseran pendapatan iklan dan perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang mengubah lanskap bisnis industri media.<\/p>\n
Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat mengatakan, jurnalis merupakan pihak yang memproduksi informasi yang kemudian didistribusikan melalui berbagai platform digital.<\/p>\n
Namun, lanjutnya, nilai ekonomi dari distribusi informasi tersebut dinilai lebih banyak mengalir kepada pemilik platform.<\/p>\n
\u201cPenciptanya informasi, inovatornya itu adalah jurnalis. Ketidakadilan inilah yang akan kita bicarakan, bagaimana agar fair,\u201d ujar Komaruddin dalam ASEAN Forum on the Protection of Journalistic Works in the Copyright Regime in the Digital Era di The Patra Hotel, Bali, Sabtu, 10 OKtober.<\/p>\n
Menurut dia, pergeseran pendapatan iklan dari media konvensional ke platform digital turut memengaruhi kemampuan perusahaan pers dalam membiayai operasional dan mempertahankan kualitas produk jurnalistik.<\/p>\n
Kondisi tersebut membuat pembahasan mengenai hak ekonomi atas karya jurnalistik menjadi penting, terutama untuk menjaga keberlanjutan bisnis media dan memastikan tersedianya sumber daya bagi kegiatan peliputan serta verifikasi informasi.<\/p>\n
Komaruddin menegaskan, Dewan Pers tidak menolak perkembangan teknologi maupun media sosial. Namun, ekosistem digital diharapkan mampu menciptakan pembagian manfaat ekonomi yang lebih seimbang.<\/p>\n
\u201cKami tidak anti-teknologi, kami tidak anti-medsos, tetapi kami menghendaki bagaimana semua itu berlangsung meningkatkan kualitas ruang publik,\u201d katanya.<\/p>\n
Dewan Pers pun mendorong negosiasi yang adil antara perusahaan media dan platform digital. Pengaturan hak ekonomi karya jurnalistik diharapkan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam produksi dan distribusi informasi.<\/p>\n
Pemerintah Tunggu Rekomendasi Forum<\/strong><\/p>\n Podcaster sekaligus mantan jurnalis Akbar Faisal turut menyoroti formula pembagian pendapatan antara pembuat konten dan pemilik platform digital.<\/p>\n \u201cSaya sebagai pelaku dan pembuat konten merasa kurang adil pada formulasi yang dipilih oleh pemilik platform,\u201d ujar Akbar.<\/p>\n Dia berharap pemerintah memfasilitasi dialog antara kreator konten dan perusahaan platform guna merumuskan pembagian pendapatan yang lebih proporsional.<\/p>\n Akbar juga menilai besarnya jumlah pengguna digital di Indonesia perlu menjadi pertimbangan dalam pembahasan tersebut.<\/p>\n Menanggapi pertanyaan mengenai angka 12 persen yang disoroti Akbar, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pembahasannya masih berlangsung. Pemerintah menunggu rekomendasi forum sebelum melanjutkan pembicaraan dengan pihak terkait.<\/p>\n Hingga forum berlangsung, belum terdapat formula final mengenai pembagian royalti karya jurnalistik, mekanisme pelaksanaan, maupun target penerapan kebijakan.<\/p>\n Rekomendasi forum akan dibawa ke Jakarta untuk dibahas bersama Dewan Pers, Kementerian Hukum, dan Komdigi.<\/p>\n Hasil pembahasan tersebut akan menentukan arah pengaturan hak ekonomi yang melibatkan perusahaan media, jurnalis, kreator konten, dan platform digital.<\/p>\n