\n<\/p>\n
BANDUNG – Pemerintah memastikan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang mencuat di Pulau Jeju tidak mengganggu penempatan resmi pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan. Persoalannya berada di jalur berbeda karena Jeju bukan wilayah penempatan resmi PMI.<\/p>\n
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin mengatakan, warga Indonesia yang bekerja di Jeju diduga masuk melalui jalur nonprosedural dengan menggunakan visa yang tidak diperuntukkan untuk bekerja.<\/p>\n
\u201cTidak, tidak berdampak,\u201d kata Mukhtarudin seusai meresmikan Migrant Center dan meninjau program SMK Go Global di Universitas Teknologi Bandung, Bandung, Jawa Barat, dikutip dari Antara, Jumat, 9 Oktober.<\/p>\n
Menurut Mukhtarudin, pemerintah memang tidak menetapkan Pulau Jeju sebagai tujuan resmi penempatan pekerja migran Indonesia.<\/p>\n
\u201cJeju itu bukan daerah penempatan. Jadi yang terjadi ke Jeju itu adalah ilegal, nonprosedural. Mereka berangkat secara nonprosedural dengan visa turis, kemudian diubah menjadi visa pengungsi atau asylum pencari suaka, padahal dia bekerja,\u201d ujarnya.<\/p>\n
\n