\n<\/p>\n
JAKARTA – Pemerintah memperkuat verifikasi calon jamaah haji dengan memanfaatkan data kependudukan dan biometrik. Langkah ini diarahkan untuk menutup celah kecurangan dalam antrean keberangkatan, termasuk penggunaan identitas orang lain maupun upaya mendahului antrean.<\/p>\n
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan hal itu setelah menandatangani Surat Edaran Bersama tentang Digitalisasi Layanan Jamaah Haji Berbasis Data Kependudukan bersama Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Kesehatan di Jakarta, Jumat.<\/p>\n
\u201cKita sudah bersepakat, kami bertiga untuk mendukung pelayanan haji dan umrah dengan kualitas lebih baik,\u201d kata Tito dikutip dari Antara, Jumat, 9 Oktober.<\/p>\n
Menurut Tito, antrean panjang akibat terbatasnya kuota haji bisa memunculkan celah penyimpangan.<\/p>\n
\u201cPermasalahan kuota ini dan antre ini, ini kemudian bisa moral hazard. Moral hazard di antaranya ada yang mungkin jadi calo yang mengurus. Ada kemudian yang harusnya mengantrenya masih lama minta duluan. Bahkan menggunakan nama orang lain dan lain-lain,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Untuk memperkuat verifikasi, pemerintah akan memanfaatkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Basis data itu dilengkapi identitas biometrik seperti pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata.<\/p>\n
\u201cKami sudah bersepakat dengan Kementerian Haji dan Umrah memanfaatkan data Dukcapil ini untuk memverifikasi semua calon-calon yang akan berangkat haji,\u201d kata Tito.<\/p>\n
\n