TANJUNG SELOR \u2013 Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Utara (Kaltara), Rahmawati, mengapresiasi kunjungan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian ke wilayah perbatasan Kaltara pada 6 September 2026. Kunjungan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan konektivitas masyarakat perbatasan.<\/p>\n
Rahmawati menilai kehadiran langsung Mendagri yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI itu penting untuk melihat kondisi pembangunan sekaligus mendengar kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah.<\/p>\n
\u201cKami mengapresiasi kunjungan Pak Mendagri ke perbatasan Kaltara. Ini menunjukkan bahwa persoalan perbatasan mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat. Kita berharap kunjungan ini menghasilkan langkah konkret untuk mempercepat pembangunan yang memang dibutuhkan masyarakat,\u201d kata Rahmawati, Jumat (9\/10\/2026).<\/p>\n
Politisi Partai Gerindra tersebut juga mengapresiasi penyusunan Rencana Induk Pembangunan Jalan Perbatasan Kaltara 2027\u20132029 yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp32 triliun.<\/p>\n Menurut Rahmawati, rencana induk diperlukan agar pembangunan jalan perbatasan memiliki arah, tahapan, dan target yang jelas. Pembangunan juga harus dilakukan secara terintegrasi, bukan hanya melalui pengerjaan ruas jalan secara terpisah.<\/p>\n “Rencana induk itu penting agar pembangunan jalan perbatasan memiliki arah, tahapan dan target yang jelas. Pembangunan jalan perbatasan tidak bisa dilakukan secara parsial,” ujar Rahmawati.<\/p>\n “Harus ada perencanaan yang terintegrasi, termasuk menentukan ruas mana yang menjadi prioritas dan bagaimana target penyelesaiannya. Dengan begitu, anggaran yang disiapkan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,\u201d sambungnya.<\/p>\n Konektivitas Jalan Penting bagi Masyarakat Perbatasan<\/strong><\/p>\n Rahmawati mengatakan, konektivitas darat merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat di kawasan perbatasan Kalimantan Utara. Selama ini, keterbatasan akses transportasi turut memengaruhi mobilitas warga dan biaya distribusi barang.<\/p>\n \u201cKalau akses darat terbuka, tentu dampaknya bukan hanya pada transportasi. Distribusi barang menjadi lebih mudah, biaya logistik bisa ditekan, dan masyarakat di perbatasan akan memiliki akses yang lebih baik terhadap pelayanan serta kegiatan ekonomi,\u201d ujarnya.<\/p>\n Ia menegaskan, wilayah pedalaman dan perbatasan harus mendapat perhatian dalam penyusunan rencana pembangunan jalan. Sejumlah kawasan, seperti Apau Kayan dan Krayan, dinilai perlu diperhitungkan dalam penentuan prioritas pembangunan.<\/p>\n \u201cApau Kayan, Krayan dan kawasan perbatasan lainnya harus mendapatkan perhatian dalam perencanaan ini. Jangan sampai masyarakat sudah memiliki jalur, tetapi belum bisa menggunakannya secara optimal karena kondisi jalan,\u201d tegasnya.<\/p>\n Rahmawati juga menyoroti rencana percepatan pembangunan jalan di Krayan pada 2027. Menurutnya, target tersebut perlu dikawal agar dapat diwujudkan melalui pembangunan nyata di lapangan.<\/p>\n \u201cKrayan merupakan salah satu kawasan strategis di perbatasan Kaltara. Karena itu, rencana percepatan pada 2027 harus dikawal agar tidak berhenti sebagai target di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pembangunan di lapangan,\u201d katanya.<\/p>\n \n ![\"Kunjungan](\"https:\/\/voi.id\/storage\/publishers\/597826\/body_image_2026100923.jpeg\" "\\"Kunjungan")