\n<\/p>\n
JAKARTA – Pemerintah mempercepat revisi Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika sebagai salah satu jalan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Salah satu fokusnya adalah membedakan penanganan pengguna narkotika dengan pengedar.<\/p>\n
Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan langkah itu disepakati dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.<\/p>\n
\u201cHari ini kami mengambil satu langkah sistematik. Kesimpulan kami adalah bahwa kami harus segera mempercepat amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika yang ada sekarang ini,\u201d kata Yusril di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat, 9 Oktober.<\/p>\n
Rencana revisi UU Narkotika sebenarnya sudah lama dibahas pemerintah. Namun, pembahasannya kemudian disepakati menjadi inisiatif DPR.<\/p>\n
Yusril mengatakan pemerintah saat ini sedang menyusun Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM untuk segera diserahkan ke Sekretariat Negara.<\/p>\n
\u201cTadi kami mendapatkan informasi dari Kepala BPHN bahwa sudah disampaikan kepada pemerintah, dan pemerintah dalam proses menyusun DIM, dan kemudian diserahkan kepada Setneg,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Setelah proses sinkronisasi selesai, Presiden akan menunjuk menteri yang mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut bersama DPR.<\/p>\n
\n