\n<\/p>\n
JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memproyeksikan, ekspor minyak sawit Indonesia akan turun menjadi 26,5 juta ton pada 2027, dari proyeksi 31 juta ton sepanjang 2026.<\/p>\n
Penurunan tersebut dikarenakan meningkatnya kebutuhan domestik untuk program biodiesel B50 di tengah potensi penurunan produksi akibat fenomena El Nino.<\/p>\n
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gapki M. Hadi Sugeng Wahyudiono menyebut, produksi sawit mentah atau crude palm oil (CPO) pada 2027 diperkirakan turun menjadi 56,6 juta ton, dari perkiraan 58,8 juta ton sepanjang 2026. Pada saat yang sama, konsumsi domestik diproyeksikan naik menjadi 30 juta ton dari perkiraan 27,11 juta ton di 2026.<\/p>\n
“Untuk konsumsinya itu naik 30 juta (ton) dari 27 (juta ton) tahun ini, atau naik 11 persen, yang mana biodiesel dari 14,7 juta (ton) menjadi 17,4 juta (ton). Nah, dengan B50 yang dimulai Januari nanti, itu akan menggerus ekspor kami menjadi hanya 26,5 juta ton,” ujar Hadi dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 9 Oktober.<\/p>\n
Hadi mengatakan, pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berpotensi menghadapi tekanan pada tahun depan apabila penyaluran subsidi biodiesel harus berlanjut sejak Januari 2027.<\/p>\n
Namun demikian, Hadi menilai, kondisi tahun ini relatif masih terkendali karena kebutuhan pendanaan biodiesel diperkirakan hanya sekitar 1 juta ton hingga maksimal 1,5 juta ton.<\/p>\n
Sementara kenaikan harga minyak fosil akibat perang membuat pemerintah tidak perlu mengeluarkan subsidi biodiesel.<\/p>\n
Di sisi lain, Gapki memproyeksikan stok akhir minyak sawit Indonesia pada 2027 hanya sekitar 2,7 juta ton. Jumlah tersebut masih di bawah tingkat ideal yang diperkirakan berada di kisaran 3,5 juta ton-4 juta ton, mengingat luas perkebunan sawit nasional hampir mencapai 17 juta hektare.<\/p>\n
“Tetapi faktanya memang produksi kami yang enggak baik, sehingga stoknya juga sangat berat,” katanya.<\/p>\n
Dia menjelaskan, proyeksi tersebut mencerminkan meningkatnya kebutuhan minyak sawit untuk biodiesel ketika produksi belum mampu tumbuh secara optimal. Menurutnya, peningkatan konsumsi domestik tanpa diimbangi kenaikan produksi berisiko mengurangi pasokan untuk pasar ekspor.<\/p>\n
“Apabila produksinya tidak kami kendalikan, tentu yang jadi korban adalah ekspornya. Volume ekspor akan menurun, sementara volume ekspor ini yang membiayai biodiesel dari pungutan levy, ya, membiayai riset, membiayai replanting masyarakat, membiayai beasiswa,” terangnya.<\/p>\n
Dia menegaskan, tingkat produksi dan ekspor perlu dijaga agar peningkatan kewajiban pencampuran biodiesel tidak mengurangi kemampuan industri sawit memasok pasar global sekaligus membiayai berbagai program melalui pungutan ekspor (PU).<\/p>\n
“Idealnya, produksi tetap tinggi, ekspornya juga tinggi. Kalau itu terjadi, mau ada peningkatan biodiesel berapapun tidak akan menggerus volume ekspor,” tutur Hadi.<\/p>\n
Hadi mengingatkan penurunan ekspor dapat mengganggu penerimaan pungutan ekspor yang menjadi salah satu sumber pendanaan program biodiesel melalui BPDP.<\/p>\n
“Apabila ini tidak diatasi, ya, pasti program biodiesel tidak akan bisa jalan. Karena biodiesel itu bukan dibiayai dari APBN, dibiayai dari pungutan ekspor. Jadi, kalau kami enggak ada ekspor, ya, enggak ada pungutan ekspor,” jelasnya.<\/p>\n
\n