\n<\/p>\n
JAKARTA – Pemerintah dan DPR resmi memiliki landasan hukum baru untuk menyatukan tata kelola data nasional. Undang-Undang Satu Data Indonesia atau UU SDI mengatur penggunaan data untuk perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal, penganggaran, hingga penyaluran bantuan sosial.<\/p>\n
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional\/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan pengesahan UU SDI menjadi momentum penting karena data merupakan salah satu aset strategis negara.<\/p>\n
\u201cData harus melahirkan keadilan sosial, memuliakan martabat manusia, dan membawa manfaat nyata bagi rakyat,\u201d kata Rachmat dalam Rapat Paripurna DPR RI, dikutip dari Antara, Jumat, 9 Oktober.<\/p>\n
UU SDI memperkuat tata kelola yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.<\/p>\n
Salah satu poin pentingnya adalah pembentukan Data Dasar Nasional. Data ini akan menjadi acuan utama dalam perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal dan penganggaran, serta penyaluran bantuan sosial.<\/p>\n
Data kemudian diklasifikasikan menjadi data terbuka, terbatas, dan tertutup sesuai aturan perundang-undangan.<\/p>\n
Aturan baru tersebut juga mengatur pembentukan Penyelenggara SDI yang bertanggung jawab kepada Presiden. Peran pembina data, produsen data, dan pengguna data diatur berjenjang dari tingkat nasional hingga desa dan kelurahan.<\/p>\n
\n