\n<\/p>\n
JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Ade Ginanjar menilai perlindungan bagi pengemudi ojek daring, taksi daring dan kurir tidak cukup hanya melalui pembatasan biaya platform maksimal delapan persen. Ia meminta implementasi Perpres Nomor 27 Tahun 2026 juga menyentuh jaminan sosial, perlindungan kerja, akses pembiayaan, pelatihan dan kepastian kemitraan.<\/p>\n
Ade menilai perpres tersebut memberi kepastian hukum bagi jutaan pengemudi transportasi berbasis platform digital. Namun, manfaat aturan itu menurut dia baru akan terasa jika diikuti perlindungan yang lebih luas.<\/p>\n
\u201cPengemudi ojol bukan hanya bagian dari sistem transportasi, tetapi juga pelaku ekonomi. Karena itu, mereka harus mendapatkan akses terhadap pembiayaan, pelatihan, jaminan sosial dan program pemberdayaan agar semakin mandiri dan sejahtera,\u201d kata Ade di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat, 9 Oktober.<\/p>\n
Ia menilai pengakuan pengemudi transportasi daring dalam ekosistem usaha mikro dapat membuka akses lebih besar terhadap program pemberdayaan dan pembiayaan UMKM.<\/p>\n
Ade juga menyambut perluasan perlindungan bagi layanan pengantaran barang dan makanan. Menurut dia, kebijakan itu sesuai dengan perkembangan ekonomi digital yang semakin terhubung dengan aktivitas UMKM dan kebutuhan masyarakat.<\/p>\n
\n