\n<\/p>\n
TAPANULI SELATAN – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot menyatakan persoalan administrasi proyek PLTA Batang Toru di Sumatera Utara telah selesai. Denda yang dikenakan kepada pengembang sudah dibayar dan garis polisi juga telah dicabut.<\/p>\n
\u201cSecara permasalahan administrasi, ini sudah bisa diselesaikan. Tidak ada lagi permasalahan yang terkait dengan denda dan sanksi, termasuk police line yang sudah dicabut,\u201d kata Yuliot saat meninjau Bendungan Air PLTA Batang Toru, Tapanuli Selatan, dikutip dari Antara, Jumat, 9 Oktober.<\/p>\n
PLTA Batang Toru dikembangkan PT North Sumatera Hydro Energy atau NSHE.<\/p>\n
Yuliot mengatakan perusahaan sebelumnya dikenai denda sekitar Rp200 miliar oleh Kementerian Lingkungan Hidup.<\/p>\n
\u201cAtas pengenaan denda sekitar Rp200 miliar yang dikenakan Kementerian Lingkungan Hidup, itu kan sudah diselesaikan, dibayar. Berarti persoalannya selesai,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Selain itu, PT NSHE juga dikenai denda sekitar Rp74 miliar oleh Kementerian Kehutanan. Denda itu terkait kawasan hutan yang menurut Yuliot sempat dibersihkan sekitar 100 meter persegi.<\/p>\n
\u201cNilainya Rp74 miliar. Berarti secara administrasi itu sudah terselesaikan semua,\u201d kata Yuliot.<\/p>\n
\n