\n
![](\"https:\/\/imgsrv2.voi.id\/BufHwUogjmxXnmEF9NbgvgRmogOhzzjr0XtsieplKhE\/fill\/450\/280\/sm\/1\/bG9jYWw6Ly8vcHVibGlzaGVycy81OTc3NDYvMjAyNjEwMDkxNDEyLW1haW4uY3JvcHBlZF8xNzkxNTI5OTMwLmpwZw.jpg\")
<\/p>\n
\n<\/p>\n
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengumpulan dana non-budgeter di internal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR).<\/p>\n
Proses ini dilakukan dengan memeriksa Pimpinan Bank BJB Garut, Sonny Permana dan Pemimpin Group Audit Service Development & Quality Assurance Bank BJB, Bay Aprian sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan iklan periode 2021-2023. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan itu dilakukan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada Rabu, 7 Oktober.<\/p>\n
“Penyidik mendalami seputar pengumpulan dan penggunaan dana dari perusahaan rekanan BJB untuk memenuhi kebutuhan dana non-budgeter,” kata Budi kepada wartawan yang dikutip pada Jumat, 9 Oktober.<\/p>\n
Sebenarnya, penyidik juga akan meminta keterangan dari Group Head Agen Sindikasi Divisi Korporasi Bank BJB, Indra Maulana. Tapi, dia tak hadir sehingga pemanggilan ulang bakal dilakukan.<\/p>\n
“Dijadwalkan ulang pemeriksaannya pekan depan,” tegas Budi.<\/p>\n
Diberitakan sebelumnya, KPK telah menahan empat tersangka dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB (BJBR). Mereka adalah Widi Hartoto selaku Pemimpin Divisi Change Management Office Bank BJB sekaligus eks Pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024; Ikin Asikin Dulmanan selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri & Pemilik PT Antedja Muliatama (AM); Suhendrik selaku Direktur PT Wahana Semesta Bandung Express; dan Elang Sophan Jaya Kusuma selaku Komisaris PT Cipta Karya Sukses Bersama.<\/p>\n
Sementara Yuddy Renaldi selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 hingga Maret 2025 belum ditahan. Dia mengaku sakit sehingga minta penjadwalan ulang.<\/p>\n
Dalam kasus ini, KPK menyebut para tersangka diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp223,6 miliar karena selisih pembayaran iklan terhadap enam agensi iklan. Mereka juga melakukan pelanggaran pertama berkaitan dengan harga perkiraan sementara (HPS) yang ditentukan ternyata bukan nilai proyek pengadaan iklan tapi persentase fee agensi.<\/p>\n
Divisi Corsec BJB juga disebut membuat Memo Permohonan Pengadaan Jasa Agensi kepada Divisi Umum yang berisi rekomendasi tiga calon penyedia dengan mengarahkan kepada salah satu penyedia jasa.<\/p>\n
Kemudian, Divisi Corsec BJB membuat syarat evaluasi teknis setelah dilakukan pemasukan penawaran guna memenangkan penyedia tertentu. Padahal, hal ini tidak diperbolehkan karena syarat pengadaan jasa agensi harus diinformasikan sebelum pemasukan penawaran.<\/p>\n
Selanjutnya, Divisi Corsec BJB juga memerintahkan Panitia Pengadaan tidak melakukan verifikasi dokumen penyedia. Perintah ini disebut menyalahi aturan.<\/p>\n
Akibat perbuatannya para tersangka kemudian disangka melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<\/p>\n